THAILAND

Sumbangan untuk Pengembangan Vaksin Bakal Jadi Pengurang Pajak

Dian Kurniati | Jumat, 07 Mei 2021 | 10:00 WIB
Sumbangan untuk Pengembangan Vaksin Bakal Jadi Pengurang Pajak

Seorang tenaga kesehatan melakukan tes usab dari seorang warga lokal untuk tes COVID-19 setelah ratusan warga distrik Whattana dan lingkungan Thonglor di tes positif untuk penyakit virus korona (COVID-19) di Bangkok, Thailand, Kamis (8/4/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha/hp/cfo

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah akan segera merilis peraturan yang memungkinkan pemberi sumbangan kepada National Vaccine Institute (NVI) untuk memperoleh pengurangan pajak.

Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan insentif itu akan membantu mempercepat pengembangan vaksin Covid-19 di Thailand. Nanti, para donor akan memperoleh pengurangan nilai penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh, baik orang pribadi maupun badan.

"Pihak swasta akan diberikan hak istimewa atas sumbangan uang atau aset kepada NVI," katanya, dikutip pada Jumat (7/5/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Anucha menuturkan pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk mengembangkan vaksin Covid-19. Pengurang penghasilan itu berlaku atas semua sumbangan untuk mengembangkan vaksin, mulai dari proses penelitian hingga distribusinya.

Individu dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya setara dengan jumlah sumbangan kepada NVI. Apabila disertakan dengan sumbangan lain, jumlah yang dapat dikurangkan tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan kena pajak setelah pemotongan dan pembebasan.

Sementara bagi perusahaan, uang atau aset yang didonasikan dapat dikurangkan sebagai pengeluaran yang setara dengan jumlah yang didonasikan. "Tetapi ketika sumbangan lain disertakan, jumlah total tidak boleh melebihi 2% dari laba bersih," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Anucha menyebut rencana pengurang pajak atas sumbangan kepada NVI itu telah disetujui secara bulat dalam sidang kabinet. Dia berharap upaya tersebut dapat mempercepat pengembangan vaksin dan penanganan pandemi Covid-19 di negaranya.

Sidang kabinet sebelumnya juga menyetujui adanya pemberian stimulus senilai 225 miliar baht atau setara dengan Rp103,08 triliun untuk menyelamatkan perekonomian di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Nanti, stimulus tersebut akan diarahkan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dalam bentuk bantuan tunai hingga insentif pajak pada perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan