BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Subsidi Gaji Sudah Cair untuk 5,24 Juta Pekerja, Anda Juga Dapat?

Dian Kurniati | Senin, 14 September 2020 | 09:16 WIB
Subsidi Gaji Sudah Cair untuk 5,24 Juta Pekerja, Anda Juga Dapat?

Ilustrasi. Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik Beesco Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO/M Ibnu Chaza

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat hingga 10 September 2020, penyaluran subsidi gaji telah dilakukan untuk 5,24 juta pekerja.

Kepala Biro Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan penyaluran subsidi gaji tersebut setara dengan 95,4% dari target total 5,5 juta pekerja pada gelombang I dan II. Menurutnya, pemerintah akan mempercepat penyaluran subsidi gaji yang kini juga telah memasuki gelombang III.

“Proses pencairan terus dipercepat. Namun, tetap harus melalui proses check and recheck kembali agar tidak terjadi kesalahan data penerima sehingga program bantuan subsidi gaji ini tepat sasaran," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020). Simak pula artikel '1,6 Juta Pekerja Ditolak Sebagai Penerima Subsidi Gaji, Apa Alasannya?'.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Soes mengatakan penerima subsidi gaji dari dari gelombang I sebanyak 2,47 juta pekerja atau 99,17% dari total penerima sebanyak 2,5%. Sementara dari gelombang II tersalur 2,76 juta pekerja atau 92,3% dari total penerima sebanyak 3 juta pekerja.

Soes berharap bantuan penyaluran subsidi gaji tersebut dapat bermanfaat bagi para pekerja di tengah masa pandemi virus Corona. Subsidi gaji juga diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan daya beli pekerja sehingga pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengenai pencairan subsidi upah gelombang III, Soes menjelaskan Kemenaker masih membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa data para penerima yang jumlahnya lebih banyak ketimbang penerima pada gelombang I dan II, yakni 3,5 juta pekerja.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Sesuai dengan petunjuk teknis, kami menggunakan 4 hari kerja itu secara maksimal untuk melakukan checklist terhadap data pekerja yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa lalu," ujarnya.

Setelah Kemenaker menyelesaikan proses itu, data akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah gelombang III kepada 4 bank anggota Himbara sebagai bank penyalur.

Nantinya, bank Himbara akan menyalurkan uang subsidi gaji/upah ke rekening para penerimanya secara langsung, baik rekening sesama bank Himbara maupun rekening bank swasta. Menurut Soes, Kemenaker akan terus berkoordinasi dengan KPPN, BPJS Ketenagakerjaan, bank Himbara, serta bank swasta agar penyaluran subsidi gaji semakin cepat.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk program subsidi gaji. Anggaran tersebut diperkirakan mampu menjangkau 15,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020. Penyaluran subsidi gaji tahap I yang senilai Rp1,2 juta ditargetkan rampung pada 30 September 2020, sedangkan Rp1,2 juta lainnya dibayarkan maksimum Desember 2020. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN