Subsidi BBM dan Listrik Bakal Membengkak, Kemenkeu Ungkap Dampaknya

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan volume BBM, LPG 3 kg, dan listrik bersubsidi yang dikonsumsi masyarakat berpotensi melampaui atau membengkak dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan pembengkakan tersebut disebabkan pola konsumsi yang belum bisa dikendalikan secara optimal. Walau volume konsumsi terlampaui, pemerintah meyakini hal tersebut tidak akan membebani APBN.

"Dampaknya terhadap APBN sejauh ini kami perkirakan akan netral karena harga-harga BBM dan bahan baku listrik itu lebih rendah dari yang diperkirakan pemerintah," katanya, dikutip pada Minggu (13/8/2023).

Meski demikian, lanjut Isa, masyarakat diimbau untuk bijak dalam mengonsumsi BBM dan listrik bersubsidi sehingga volume konsumsinya bisa dikendalikan bersama tanpa perlu melampaui kuota yang telah ditetapkan.

"Kami terus bekerja sama dengan Pertamina dan PLN untuk bisa tetap mengendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi untuk dikonsumsi," tuturnya.

Sebagai informasi, realisasi belanja subsidi dan kompensasi BBM hingga Juli 2023 sudah mencapai Rp59,7 triliun dan realisasi subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp48,5 triliun. Adapun subsidi LPG 3 kg sudah terealisasi Rp37,7 triliun.

Anggaran subsidi dan kompensasi energi memberikan kontribusi sebesar 27,66% terhadap belanja nonkementerian dan lembaga (non-K/L). Realisasi belanja non-K/L hingga Juli 2023 tercatat sudah mencapai Rp527,4 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat secara umum baru mencapai Rp1.020,4 triliun, atau 45,5% dari pagu belanja. Capaian tersebut turun 1% dibandingkan dengan capaian pada bulan yang sama tahun sebelumnya. (rig)