KEBIJAKAN PEMERINTAH

Suahasil Sebut Kinerja Penerimaan Negara 2021 Masih Bakal Tertekan

Muhamad Wildan | Jumat, 14 Agustus 2020 | 15:06 WIB
Suahasil Sebut Kinerja Penerimaan Negara 2021 Masih Bakal Tertekan

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (foto: hasil tangkapan dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Kinerja pendapatan negara baik dari pajak maupun nonpajak diproyeksikan masih belum akan mampu kembali ke level yang setara dengan realisasi pendapatan negara pada 2019 lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tekanan terhadap penerimaan negara masih akan mengintai pada 2021 mendatang. Meski diprediksi lebih baik ketimbang 2020, realisasi penerimaan negara tampaknya belum akan kembali seperti pada 2019.

"Penerimaan negara masih akan dalam tekanan karena kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Namun pengeluaran negara tetap diperlukan dan terutama untuk yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yakni vaksin," ujar Suahasil, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Implikasinya, lanjut Suahasil, defisit anggaran pada RAPBN 2021 dipatok ke level 5,2% dari PDB, lebih tinggi dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang mematok defisit anggaran di level 3,21% hingga 4,17% dari PDB.

Tahun depan, pemerintah akan menggenjot belanja negara guna menyokong perekonomian yang diprediksi belum pulih dari pandemi. Hal ini juga yang membuat pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5%-5,5%.

Lebih lanjut, belanja dalam APBN 2021 didesain akan tetap fleksibel dan harus cepat segera direalisasikan. Suahasil mengklaim pihaknya sudah memberikan ruang agar penggeseran anggaran bisa dilakukan lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Setiap program yang awalnya dilaksanakan oleh satu unit eselon I, kini bisa dilaksanakan oleh dua unit eselon I atau lebih. Hal ini akan memberikan fleksibilitas dalam penggeseran anggaran yang tak terserap.

Namun, perlu diingat bahwa kinerja belanja pemerintah pada kuartal II/2020 ini masih belum memuaskan. Konsumsi pemerintah pada kuartal II/2020 tercatat mengalami kontraksi hingga -6,9% (yoy).

Selain itu, Suahasil menambahkan setiap program saat ini juga harus memiliki daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) sesegera mungkin, tidak lagi ditumpuk pada bulan Oktober sebagaimana tren tahun-tahun sebelumnya.

"Pemda dalam realisasi APBD juga kita dorong untuk cepat. Untuk di pusat kami optimis Agustus September akan naik dibandingkan Juni kemarin," ujar Suahasil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN