Sri Mulyani: Utang Jadi Pilihan Kejar Pembangunan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berupaya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia serta melindungi dampak pelemahan ekonomi agar tidak berdampak langsung ke masyarakat. Mengingat, kebutuhan untuk investasi dalam pembangunan infra struktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa menunggu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu bisa dicapai melalui adanya utang yang tidak lepas dari kondisi kebutuhan belanja negara yang lebih besar dari penerimaannya. Menurutnya pemerintah tidak bisa menunggu lebih lama untuk belanja yang memang sangat dibutuhkan.

"Utang ini bukan masalah suka atau tidak suka, tapi ini suatu pilihan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan anggaran. Pemerintah perlu menjaga belanja supaya efisien itu benar. Seluruh anggaran pemerintah dipakai untuk mengejar ketertinggalan," ujarnya di Jakarta, Kamis (27/7).

Capaian dari kebijakan fiskal dan pengelolaan defisit anggaran yang sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati, profesional dan bijaksana, sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang global yang dianut oleh semua negara di dunia dapat dilihat manfaatnya berdasarkan data tahun 2015 hingga tahun 2017.

"Jumlah jalan yang kami bangun sejak tahun 2015 itu sepanjang 5.229 kilometer, tahun 2016 sepanjang 2.528 kilometer, dan tahun 2017 sepanjang 2.571 kilometer. Lalu untuk ada 9 tambahan bandar udara baru, jalur kereta api 85 kilometer pada tahun 2015, 114,6 kilommeter pada tahun 2016, dan 175 kilometer pada tahun 2017," tuturnya.

Adapun, sejumlah 99 ribu rumah yang dibangun untuk masyarakat berpendapatan rendah pada tahun 2015, 1.117 rumah dibangun pada tahun 2016, serta 123 ribu rumah dibangun pada tahun 2017. Kemudian juga ada 29 pembangunan bendungan pada tahun 2015, 37 bendungan pada tahun 2016, dan 39 bendungan pada tahun 2017.

Sedangkan investasi SDM di bidang pendidikan dan kesehatan berupa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa Bidik Misi dan LPDP, pembangunan ruang sekolah baru serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Kalau dilihat dari sisi investasi SDM, ada 20 juta siswa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar sehingga diyakinkan bisa sekolah dan tidak drop out," katanya.

Sementara, ada 324 ribu mahasiswa yang mendapat beasiswa untuk Bidik Misi di luar LPDP. Dalam LPDP, setidaknya ada 16 ribu mahasiswa yang bisa sekolah di luar negeri maupun di universitas terbaik. Tidak hanya itu, ruang kelas baru yang dibangun sudah lebih dari 28 ribu pertahunnya dan dana Bantuan Operasi Sekolah.

Dari bidang Kesehatan, Sri menggarisbawahi capaian asuransi kesehatan yang dapat menggratiskan akses kesehatan, imunisasi, penurunan prevalensi kurang gizi (stunting), ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta perlindungan sosial yang meningkat.

"Sudah lebih dari 90 juta orang yang sekarang mendapatkan akses kesehatan secara gratis, iurannya dibayar oleh APBN. Lalu sudah 4 juta bayi yang diimunisasi supaya tidak terkena penyakit. Prevalensi stunting kita turunkan. Presentasi kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas meningkat," ucapnya. (Gfa/Amu)