APBN 2024

Sri Mulyani Ungkap APBN Defisit Rp309,2 Triliun hingga Oktober 2024

Dian Kurniati | Jumat, 08 November 2024 | 15:11 WIB
Sri Mulyani Ungkap APBN Defisit Rp309,2 Triliun hingga Oktober 2024

Materi paparan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11/2024).

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga Oktober 2024 mengalami defisit senilai Rp309,2 triliun. Angka tersebut setara 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit ini terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.247,5 triliun, sedangkan belanja negara senilai Rp2.556,7 triliun. Menurutnya, defisit ini masih sejalan dengan yang direncanakan pemerintah.

"Berarti defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam UU APBN," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11/2024).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Pada APBN 2024, pemerintah merancang defisit senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga Oktober 2024 yang senilai Rp2.247,5 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 0,3%. Penerimaan ini juga setara dengan 80,2% dari target pada APBN 2024.

Pendapatan negara ini utamanya dikontribusikan oleh penerimaan perpajakan senilai Rp1.749,23 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1.517,53 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp231,7 triliun. Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya senilai Rp477,5 triliun.

Baca Juga:
Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Mengenai belanja negara, realisasinya yang senilai Rp2.556,7 triliun setara dengan 76,9% dari pagu pada APBN. Kinerja belanja negara hingga Oktober 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 14,1%.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja ini sangat tinggi sebetulnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year-on-year, dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya