JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengubah nilai batasan atas barang bawaan penumpang dari luar negeri dari hanya US$250 menjadi US$500 per orang yang tidak dikenakan bea masuk maupun pajak. Perubahan ini didasari adanya komplain dari salah satu WNI yang merasa dipersulit membawa barang dari luar negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyesuaian itu sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ke depannya, kebijakan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Nanti penumpang bisa membawa barang bawaan dari luar negeri senilai US$500 yang tidak dikenakan bea masuk maupun pungutan pajak. Tapi jika penumpang membawa barang senilai US$700, maka US$200 selisihnya akan dikenakan bea masuk dan pungutan pajak,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (28/12).
Kelebihan batasan atas nilai barang bawaan akan dikenakan bea masuk sebesar 10%, kemudian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai barang. “Jika wajib pajak sudah memiliki NPWP, pengenaan pajak itu nanti bisa dikurangkan di SPT,” tuturnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menjelaskan, penyesuaian batasan nilai barang bawaan penumpang pun terjadi pada penumpang keluarga. Sebelumnya, batasan nilai barang bawaan penumpang keluarga sebesar US$1.000, namun kategori ini kini sudah dihapuskan.
Pemerintah akan menghitung jumlah penumpang berdasarkan batasan nilai US$500 per orang, sehingga jika penumpang keluarga berjumlah 4 orang, maka masing-masing penumpang berhak membawa barang bawaan senilai US$500 yang tidak dikenakan bea masuk maupun pungutan pajak.
Dia pun menjelaskan penumpang tidak bisa memecah nilai 1 barang bawaan yang melebihi US$500 kepada anggota keluarga lainnya agar bisa mendapatkan fasilitas tersebut. “Jika 1 penumpang membawa barang senilai US$2.000, maka tidak bisa dipecah kepada anggota keluarga lainnya untuk mendapat fasilitas ini,” paparnya.
Sri Mulyani pun menjelaskan penyesuaian batasan nilai barang bawaan dari luar negeri yang diputuskan saat ini merupakan angka yang cukup moderat dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura yang membatasi hingga US$600 dan China yang membatasi hingga US$764. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.