Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari perkembangan ekonomi digital.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJP bertajuk ‘Memperluas Basis Pemajakan dan Mendorong Peningkatan Perekonomian’ pada Senin (20/1/2020). Antisipasi ini dibutuhkan mengingat besarnya pasar di Indonesia.

“Saya berharap DJP mengantisipasi tren ini, baik dari sisi infrastruktur, cara kerja, policy, maupun inovasi aplikasi. Teknologi dan inovasi sudah menjadi sesuatu yang akan hadir. Saya betul-betul ingin menitipkan digital economy,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dia mengungkapkan teknologi pada gilirannya akan mengubah bagaimana setiap orang hidup. Pada saat itu, ekonomi juga akan ikut terpengaruh. Dalam aspek perpajakannya, pemerintah berencana memasukkannya dalam omnibus law perpajakan.

Besarnya pasar digital Indonesia, sambung Sri Mulyani, terlihat dari transaksi ekonomi berbasis elektronik yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah, seperti e-commerce, financial technology, pembiayaan start-up, dan valuasi nilai pasar games nasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berharap agar para pegawai DJP – yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan mengikuti perkembangan teknologi – dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, bahkan perekonomian Indonesia.

“Gunakan kepandaian Anda untuk membaktikan diri bagi republik ini. Pikirkan kepentingan republik ini dan banggalah kalau Kalian bisa membangun suatu sistem yang membela kepentingan negara kita. Inilah yang saya sebut patriotisme baru, nasionalisme baru, semangat kita baru,” ungkap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengajak seluruh jajaran pimpinan dan pegawai DJP untuk menyongsong 2020 yang diproyeksi masih akan dipenuhi dengan gejolak perekonomian global. Dia meminta DJP bisa belajar dari evaluasi kinerja pada tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun lalu senilai Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp1.577,56 triliun. Artinya, shortfall mencapai Rp245,5 triliun. Penerimaan itu hanya tumbuh 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam APBN 2020, target penerimaan pajak dipatok senilai Rp1.642,6 triliun. Itu artinya, pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini ‘dipaksa’ untuk mencapai 23,3%. Target itu melompat jauh, terutama bila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan 2019.

“Gunakan itu [kinerja 2019] sebagai bekal evaluasi, sebagai tempat kita berpijak untuk mencapai 2020 yang lebih baik. Pompa semangat bersama, perkuat rasa kerjasama, kekeluargaan, sinergi antara Anda dengan unit eselon I lainnya, terutama dari sisi penerimaan negara. Tolong diperkuat dan terus kompak, terus kreatif,” imbau Sri Mulyani. (kaw)