KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Ambisius Dorong Transisi Energi

Dian Kurniati | Jumat, 29 September 2023 | 08:45 WIB
Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Ambisius Dorong Transisi Energi

Menkeu Sri Mulyani dalam Berlin Global Dialogue 2023.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong transisi energi di forum internasional.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia terus berupaya menarik partisipasi sektor swasta dalam mewujudkan transisi energi. Melalui Berlin Global Dialogue 2023, dia bersama para delegasi pun banyak berdiskusi tentang tantangan untuk menarik partisipasi investasi untuk mewujudkan transisi energi.

"Indonesia adalah negara yang sangat ambisius mengenai climate action dan kita selalu mencoba membuat aksi nyata," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Jumat (29/9/2023).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Sri Mulyani mengatakan Indonesia tengah melakukan berbagai upaya konkret untuk mewujudkan transisi energi walaupun belum sempurna. Namun, lanjutnya, setidaknya Indonesia terus mencoba dan dapat belajar dari pengalaman.

Dia menyebut komitmen mendorong transisi hijau itu misalnya direalisasikan melalui peluncuran bursa karbon oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peluncuran bursa karbon bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca dalam Nationally Determined Contribution (NDC), yakni sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030.

Kemudian, Indonesia juga telah meluncurkan ETM Country Platform sebagai instrumen yang akan mewadahi seluruh stakeholders, baik multilateral development bank (MDB), sektor publik, sektor swasta, serta filantropi untuk mendesain transisi energi yang tepat.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

"Termasuk [mendesain] dari sisi kebijakan, agar dapat memfasilitasi keterlibatan sektor swasta," ujarnya.

Dalam lawatannya ke Mesir dan Jerman, Sri Mulyani memang banyak berbicara mengenai isu transisi energi. Menurutnya, APBN telah memprioritaskan proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim.

Di sisi lain, Indonesia juga mengeluarkan kebijakan penetapan harga karbon melalui perdagangan karbon dan pajak karbon melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?