Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemda memperbaiki pengelolaan belanja daerah ketika melaksanakan APBD 2023.
Sri Mulyani mencatat selama 11 tahun terakhir belanja daerah dan transfer dari pusat ke daerah terus meningkat. Namun, realisasi belanja daerah justru masih lambat.
"Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar Rp450 triliun, sekarang sudah Rp770 triliun. Namun, APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat Kepala Daerah, dikutip Jumat (17/6/2022).
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada pemda untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan kualitas belanja.
Anggaran seyogyanya berfokus pada perbaikan kualitas SDM dan infrastruktur dasar. Hal ini menjadi penting utamanya di tengah kondisi perekonomian dunia yang tak mudah saat ini.
"Kondisi ekonomi dunia memberikan opportunity, sekaligus guncangan yang berpotensi risiko. Peranan Bapak Ibu sekalian adalah menjaga daerah agar tetap stabil dan maju terus menuju apa yang kita ingin capai," ujar Sri Mulyani.
Pemda perlu meningkatkan kualitas penganggaran secara lebih akuntabel. Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat akan mendukung penyelesaian masalah penganggaran di daerah sesuai dengan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Tentu peranan Bapak dan Ibu sekalian penting, bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan kualitas penganggaran kita, mengalokasikan anggaran secara lebih tepat, serta bagaimana memperbaiki SDM-nya. Termasuk untuk bidang keuangan di daerah, kami akan siap membantu dan kita bisa kerja sama," ujar Sri Mulyani. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.