Sri Mulyani Serahkan 6 Nama Calon Anggota DK OJK kepada Jokowi

JAKARTA, DDTCNews - Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) menyerahkan 6 nama calon anggota DK OJK 2023-2028 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Pansel Sri Mulyani Indrawati mengatakan keenam nama tersebut terpilih setelah lolos seleksi tahap 4 berupa afirmasi/wawancara. Nanti, presiden akan memilih nama dan dikirimkan kepada DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Kami memilih dan merekomendasikan 6 nama kepada presiden yang kemudian presiden akan memilih 4 nama," katanya, dikutip pada Rabu (31/5/2023).

Sri Mulyani menuturkan pansel menyeleksi calon anggota DK OJK berdasarkan UU 21/2011 tentang OJK s.t.d.d UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). UU PPSK telah mengatur pembentukan 2 jabatan anggota DK OJK.

Pertama, kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota.

Kedua, kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto sekaligus merangkap anggota.

Jokowi membentuk pansel yang terdiri atas 9 orang dari unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Pansel telah bekerja sejak 29 Maret 2023 dan menerima pendaftaran sebanyak 1.345 orang.

4 Tahap Seleksi Calon Anggota DK OJK

Seperti diatur dalam UU 21/2011, seleksi akan mencakup 4 tahapan, yaitu seleksi administratif, penilaian masukan dari masyarakat termasuk rekam jejak dan dari makalah pendaftaran, asesmen dan pemeriksaan kesehatan, serta afirmasi/wawancara.

Keenam nama yang lolos seluruh tahapan seleksi tersebut antara lain Agusman, Adi Budiarso, Budi Santoso, Hasan Fawzi, Erwin Haryono, dan Mardianto Eddiwan Danusaputro.

Sri Mulyani menambahkan presiden akan mengirimkan 4 nama kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test dalam jangka waktu maksimal 45 hari. Harapannya, 2 anggota DK OJK yang baru dapat dipilih dan dilantik pada 11 Agustus 2023.

"Seluruh proses seleksi dilakukan secara teliti, proper, dan dengan menjaga profesionalitas, integritas, serta terhindar dari konflik kepentingan," ujarnya. (rig)