Sri Mulyani Sebut Perlu Sekuritisasi KPR untuk Atasi Backlog Perumahan

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang Indonesia perlu menggalakkan sekuritisasi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk mengatasi masalah backlog perumahan.

Sri Mulyani mengatakan aset KPR berjangka panjang dapat menjadi underlying asset surat berharga baru yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Surat berharga yang dimaksud ialah efek beragun aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP).

"Aset di sini yaitu mortgage, bukan rumahnya. Namun, cicilan tiap bulannya itu yang kemudian bisa di-package dan dibentuk dalam bentuk sekuriti baru surat berharga baru yang bisa dibeli investor," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (7/7/2022).

Dengan cara ini, lanjut Sri Mulyani, investor bisa turut berpartisipasi menciptakan likuiditas baru bagi penerbit EBA-SP. Likuiditas tersebut nantinya dapat digunakan untuk kembali menyalurkan KPR kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Keinginan untuk mengejar kebutuhan 12 juta backlog begitu besar. Namun, kemampuan kita untuk menggunakan APBN saja, tidak akan bisa mengejar secara cepat," ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan sekuritisasi KPR melalui EBA-SP harus dilakukan secara hati-hati sehingga Indonesia tidak mengulang kesalahan AS akibat mortgage backed securities. Kehati-hatian diperlukan sehingga Indonesia terhindar dari krisis.

"Kita dapat belajar dari kegagalan AS pada 2008-2009 di mana asset backed securities-nya mereka enggak tahu lagi apa aset yang ada di dalam sekuritinya itu dan bahkan mereka tidak bisa mengetahui berapa risiko dari aset tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan instrumen sekuritisasi dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mendukung penuh upaya PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam menerbitkan EBA-SP.

"Kita berharap dapat membangun kerja sama yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan industri perumahan melalui instrumen sekuritisasi," katanya. (rig)