PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Deflasi Berdampak Positif ke Daya Beli Masyarakat

Muhamad Wildan | Minggu, 06 Oktober 2024 | 14:00 WIB
Sri Mulyani Sebut Deflasi Berdampak Positif ke Daya Beli Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpandangan deflasi bulanan yang turun selama 5 bulan terakhir bukanlah pertanda turunnya daya beli masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, deflasi dalam 5 bulan terakhir lebih disebabkan oleh turunnya harga pangan. Dia menilai daya beli masyarakat, utamanya kelas menengah, justru berpotensi turun akibat inflasi.

"Deflasi dalam 5 bulan terakhir dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif terutama terhadap daya beli masyarakat," katanya, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menjelaskan indikator yang mencerminkan daya beli ialah indeks keyakinan konsumen dan penjualan ritel. Dia mencatat kedua indikator tersebut saat ini masih terjaga tinggi. Sepanjang kedua indikator tersebut tidak turun, artinya daya beli masyarakat masih terjaga.

"Kita masih berapa pada level yang stabil dan tinggi, artinya tidak ada koreksi yang tajam, yang tiba-tiba menurun tajam," tuturnya.

Sebagai informasi, Indonesia telah mencatatkan deflasi bulanan untuk 5 bulan berturut-turut. BPS mencatat deflasi bulanan pada September 2024 tercatat mencapai 0,12% (month-to-month/mtm).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Secara terperinci, deflasi pada komponen volatile food mencapai 1,34% (mtm), sedangkan deflasi komponen administered price mencapai 0,04% (mtm).

Beberapa komoditas pangan yang turun harga antara lain cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Adapun jenis-jenis BBM yang turun harga yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan hingga saat ini delasi masih sulit diatasi oleh pemerintah. Sebab, deflasi tidak bisa ditindaklanjuti melalui intervensi pusat dan daerah layaknya inflasi.

"Kalau inflasi itu naik, kita cepat bisa atasi sebetulnya karena ada bupati, ada walikota, ada anggaran APBD dari dana yang tidak terduga. Nah, ini memang ada beberapa yang terlalu murah," ujar Mendag Zulkifli Hasan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja