Sri Mulyani Sebut Coretax System Bakal Dilaunching Presiden Jokowi

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system akan diluncurkan oleh pemerintah pada Desember 2024.

Hal ini telah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang digelar pada hari ini, Rabu (31/7/2024).

"Hari ini kami laporkan kepada presiden mengenai kemajuan dan rencana soft launching dari coretax system yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini, sekitar Desember," kata Sri Mulyani, Rabu (31/7/2024).

Meski pengembangan coretax administration system baru akan selesai pada akhir tahun, lanjut menteri keuangan, soft launching atas sistem baru tersebut akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada waktu dekat.

"Dari rapat hari ini, Bapak Presiden akan melakukan soft launching yang nanti akan ditetapkan waktunya pada saat Bapak Presiden memiliki kesempatan," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, coretax akan meningkatkan digitalisasi dan otomatisasi dari seluruh layanan administrasi pajak. Contohnya, SPT wajib pajak bisa terisi secara otomatis atau prepopulated dengan hadirnya coretax.

"Wajib pajak bisa melihat 360 degree review dari seluruh informasi perpajakan mereka. Layanan jadi lebih cepat, lebih akurat, real time, dan untuk pengawasan penegakan hukumnya bisa lebih akurat dan adil," tuturnya.

Dengan adanya coretax, DJP bakal memiliki data yang lebih kredibel dan terintegrasi. Selain itu, data dengan kualitas yang lebih baik tersebut bakal membantu otoritas pajak dalam melaksanakan pengambilan keputusan.

"Ini akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik dan lebih mudah. Ini diharapkan meningkatkan tax ratio bagi penerimaan pajak negara," kata Sri Mulyani.

Saat ini, DJP sedang melakukan serangkaian uji coba terhadap 21 proses bisnis. Pada saat yang sama, kehadiran coretax juga akan diikuti dengan perubahan organisasi, perbaikan kualitas SDM, edukasi wajib pajak, dan perubahan regulasi.

"Kami juga memperkecil jumlah aplikasinya sehingga bisa menyederhanakan proses," ujar menteri keuangan. (rig)