AKSES INFORMASI KEUANGAN

Sri Mulyani Sebut Aset WNI di Luar Negeri Masih Besar

Awwaliatul Mukarromah | Selasa, 30 Mei 2017 | 15:20 WIB
Sri Mulyani Sebut Aset WNI di Luar Negeri Masih Besar

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan pentingnya pelaksanaan kesepakatan Automatic Exchange of Information (AEoI) agar pemerintah dapat mengakses data aset Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Menurutnya potensi pajak yang berasal dari aset di luar negeri masih sangat besar. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang membahas latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Dari studi yang dilakukan oleh Mckinsey dan company pada Desember 2014 mengenai aset under management, diketahui bahwa terdapat 250 miliar US$ atau sekitar Rp3.250 triliun kekayaan dari high network level indonesia yang berada di luar negeri," ujarnya, Senin (29/5).

Baca Juga:
DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Lebih lanjut, dia menyebutkan sudah ada beberapa negara yang siap melaksanakan AEOI dan siap bertukar informasi apabila negara yang meminta informasi, memiliki tingkat transparansi informasi keuangan yang sama.

Seperti yang diketahui dari total aset luar negeri yang dilaporkan pada program amnesti pajak, banyak aset yang dilaporkan berasal dari Singapura dan Hongkong. Kedua negara tersebut sudah melaksanakan AEoI tahun ini dan persyaratan legislasi primer sudah dipenuhi tahun lalu.

Sri Mulyani menjelaskan kebijakan ini untuk melayani kepentingan Indonesia sendiri karena jika tidak diterapkan maka yang paling fatal adalah Indonesia dianggap gagal memenuhi (failed to comply), mengingat Indonesia sudah menandatangai perjanjian terkait AEoI.

“Kita tetap harus memberikan data wajib pajak asing yang ada di Indonesia tapi kita tidak bisa mendapatkan data wajib pajak kita yang ada di luar negeri dan kita dianggap tidak selevel dengan negara-negara lain," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi