Sri Mulyani: Realisasi Penerimaan Pajak Januari 2021 Minus 15,3%

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari 2021 mengalami penurunan hingga 15,3% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kontraksi penerimaan tersebut sebagai dampak berlanjutnya perlemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Januari 2021 tercatat senilai Rp68,5 triliun atau 5,6% terhadap target Rp1.229,6 triliun.

"Penerimaan pajak Rp68,5 triliun atau kontraksi 15,3% [dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu]," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/2/2021).

Sebagai perbandingan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Januari 2020 tercatat senilai Rp80,8 triliun atau 6,7% terhadap target. Performa tersebut sekaligus tercatat juga mengalami pertumbuhan negatif 6,1%.

Sementara itu, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir Januari 2021 tercatat senilai Rp12,5 triliun atau 5,8% dari target Rp214,96 triliun. Realisasi itu mencatatkan pertumbuhan 175,3% dibandingkan dengan capaian pada periode sama tahun lalu yang senilai Rp4,5 triliun.

"Untuk [kepabeanan dan] cukai kita, terjadi lonjakan sebesar Rp12,5 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp4,5 triliun," ujar Sri Mulyani.

Secara umum, realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp100,1 triliun atau terkontraksi 4,8% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu 105,1 triliun. Realisasi pendapatan negara itu setara dengan 6,2% dari target senilai Rp1.743,6 triliun.

Di sisi lain, belanja negara hingga akhir Januari 2021 tercatat senilai Rp145,8 triliun atau 5,3% dari pagu Rp2.750 triliun. Realisasi belanja negara itu tumbuh 4,2% dibandingkan penyerapan periode yang sama tahun lalu senilai Rp139,9 triliun.

Dengan performa pendapatan negara dan belanja negara itu, defisit APBN hingga Januari 2021 tercatat mencapai Rp45,7 triliun atau 4,5% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.006,4 triliun. Realisasi defisit anggaran itu setara dengan 0,26% PDB.

"Ada kenaikan [defisit] karena bulan Januari tahun lalu belum mengalami Covid-19," imbuh Sri Mulyani. (kaw)