Sri Mulyani: Presiden Harap Opini WTP Bisa Dipertahankan

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berkomitmen tetap memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terus ditingkatkan, meski di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan presiden berharap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tetap dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Memang, akibat pandemi Covid 19, pemeriksaan tahun ini suasananya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi pemerintah senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara,” katanya, Selasa (26/5/2020).

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan LKPP tahun 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Maret 2020 dengan status unaudited. Adapun LKPP merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Meski terdapat pandemi Corona, pemerintah tetap menjalankan proses audit LKPP yang sedang dilakukan BPK. Menurut Menkeu, proses audit harus tetap berjalan demi menjaga tata kelola anggaran yang akuntabel.

“Presiden juga dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan harapannya agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan,” tutur Sri Mulyani.

Saat ini, proses audit LKPP 2019 telah sampai pada taklimat akhir (exit meeting) secara virtual pada Selasa (26/5/2020). Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pimpinan BPK dengan perwakilan pemerintah seperti Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dan Asersi Final LKPP Tahun 2019. Dua dokumen tersebut telah diterima BPK secara administratif.

Sejak 2016 hingga 2018, predikat LKPP telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Opini itu juga menjadi pencapaian tertinggi yang pemerintah capai sejak penyusunan LKPP untuk pertama kalinya pada 2004. (rig)