PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani: Periode Ketidakpastian Jadi Susah Diprediksi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Februari 2020 | 10:51 WIB
Sri Mulyani: Periode Ketidakpastian Jadi Susah Diprediksi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua dari kanan) dalam High-Level Policy Dialogue dengan Asian Development Bank (ADB). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah berfokus melewati masa transformasi ekonomi yang penting karena adanya perubahan struktur perekonomian.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Struktur ekonomi, sambungnya, beralih cepat dari sektor primer menjadi sektor tersier dengan nilai tambah yang minim. Perekonomian dunia, sambungnya, berkembang cukup pesat tapi lebih volatile dan tidak dapat diprediksi.

“Periode ketidakpastian menjadi lebih susah untuk diprediksi dan pola perubahan juga sangat volatile,” ujar Sri Mulyani dalam High-Level Policy Dialogue dengan Asian Development Bank (ADB), dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (7/2/2020).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Dalam kondisi tersebut, lanjut dia, Presiden Joko Widodo telah membuat outline prioritas utama pemerintah untuk lima tahun ke depan. Prioritas itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui reformasi belanja pendidikan.

Selain itu ada pula pembangunan infrastruktur, terutama dari sektor energi. Saat ini, ungkap Sri Mulyani, pemerintah konsisten untuk terus meningkatkan kapasitas energi dengan membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt.

“Untuk Indonesia tumbuh lebih tinggi dan produktif serta mampu menciptakan nilai tambah, kami perlu investasi. Untuk itu kami mendesain sebuah peraturan yang menyederhanakan berbagai peraturan terkait perpajakan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu omnibus law,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Dalam upaya agar Indonesia naik kelas ke negara berpenghasilan tinggi, pemerintah perlu melakukan perubahan yang fundamental dari sisi peraturan dan kebijakan yang disusun. High-Level Policy Dialogue diharapkan menjadi ajang sharing knowledge tentang reformasi ekonomi dan perubahan-perubahan yang dapat diambil untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pasalnya, banyak pembuat kebijakan ekonomi dan pelaku pasar berinteraksi dan membuat berbagai perubahan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan cara yang efektif. Perkembangan, sambung Sri Mulyani, bukan sebuah perjalanan yang statis dan membosankan.

“Dengan demikian, tentu banyak pengetahuan yang telah diproduksi,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga:
Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Pasca krisis 1998, ekonomi Indonesia terus berkembang secara konsisten. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tumbuh 5% selama lima tahun terakhir. Meski demikian, capaian ini tidak lepas dari tantangan di masa yang akan datang.

Salah satu tantang tersebut adalah berdasarkan catatan World Bank pada 2018 yang menyatakan bahwa angka kemiskinan di Asia cukup signifikan. Hampir 800 juta orang di Asia hidup di bawah angka kemiskinan dengan pendapatan rata-rata US$1,9 per hari. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN