Sri Mulyani: Penyesuaian Pajak Hiburan untuk Dorong Wisata Daerah

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai perubahan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan bertujuan mendorong pengembangan pariwisata daerah.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan dari semula paling tinggi 35% menjadi paling tinggi hanya 10%. Menurutnya, kebijakan ini akan mendorong pemulihan pariwisata di daerah.

"Hal ini dilakukan untuk terus mendorong memulihkan dan mengembangkan pariwisata di daerah," katanya, dikutip pada Kamis (9/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyesuaian tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Terlebih, saat ini dunia juga sedang dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi.

UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) salah satunya mengubah ketentuan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Melalui UU ini, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan secara umum dikenakan tarif maksimal 10%.

Jasa kesenian dan hiburan ini meliputi tontonan film atau audiovisual yang dipertontonkan langsung di lokasi tertentu; pagelaran seni, musik, tarif, dan busana; kontes kecantikan; kontes binaraga; pameran; sulap; sirkus; olahraga permainan yang menggunakan ruang ataupun peralatan untuk olahraga dan kebugaran; rekreasi; hingga panti pijat.

Sementara pada ketentuan yang lama, yakni UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), diatur batasan atas tarif pajak hiburan secara umum adalah mencapai 35%.

Di sisi lain, UU HKPD mengatur tarif PBJT atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa adalah paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Pada UU PDRD, tarif pajak hiburan atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling tinggi juga 75%, tetapi tanpa ada batas bawah.

Ketentuan pajak daerah yang termuat dalam UU HKPD telah berlaku sejak 5 Januari 2024. (sap)