Sri Mulyani Minta Pimpinan K/L Perbaiki Pengelolaan Anggaran

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah meminta seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) agar bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seiring menurunkan pembengkakan defisit anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperoleh opini WTP antara lain harus bisa mengalokasikan anggaran secara efisien.

“K/L harus bisa merinci keuangannya dari segi efisiensi, sehingga berjalannya program dalam APBN dan APBD bisa lebih lancar. Jika suatu pekerjaan yang hanya membutuhkan anggaran Rp100 maka jangan meminta anggaran Rp150. Banyak sekali yang sengaja anggarannya diperbesar,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (14/9)

Meski begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui perolehan opini WTP dari BPK belum berarti institusi terkait terbebas dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasalnya, berbagai macam cara yang memalukan institusi dilakukan untuk melakukan Tipikor hingga berakhir Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Jangan hanya WTP tapi justru kena OTT, ini sangat ironis. Kita harus waspada berbagai modus Tipikor. Ada korupsi bersifat konflik kepentingan dengan banyak proyek yang juga banyak titipannya, bahkan hingga berani merampok negara,” tuturnya.

Sri Mulyani berharap pimpinan K/L hingga Pemda bisa menjaga institusinya dari Tipikor, sekaligus bisa memperoleh opini WTP. Tata kelola negara harus tetap bersih dan baik, serta memerangi Tipikor yang sangat dimungkinkan terjadi.

Menurutnya, defisit anggaran pun akan semakin sempit jika K/L dan pemda tidak meminta anggaran yang lebih besar dari kebutuhan. Hal itu berlandaskan pada kekhawatirannya terhadap pemberian dana kepada Pemda atau K/L tapi belum ditentukan skema dalam menjalankan programnya.