Sri Mulyani Minta APIP Mulai Pelajari Pajak Karbon, Ini Sebabnya

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk mempelajari instrumen keuangan yang digunakan untuk menangani perubahan iklim, termasuk pajak karbon.

Sri Mulyani mengatakan isu perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia dan akan makin umum dibicarakan pada masa depan. Menurutnya, pemerintah juga sudah menggunakan berbagai instrumen keuangan negara untuk mengatasi isu pemanasan global.

"Saya berharap APIP juga mempelajari isu mengenai climate change, pajak karbon, karena secara global ini terus di-mainstream-kan dalam instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan negara kita," katanya, dikutip pada Minggu (28/11/2021).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mulai menerapkan pajak karbon mulai April 2022. Sebagai tahap awal, pajak karbon baru akan dikenakan pada PLTU batu bara.

Pajak karbon akan dikenakan menggunakan mekanisme pajak karbon yang mendasarkan cap and tax. Mengenai tarif, pemerintah dan DPR menyepakati tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Selain itu, lanjut menkeu, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme perdagangan karbon. Nanti, mekanisme perdagangan karbon tidak hanya akan berlaku di dalam negeri, tetapi juga secara internasional.

Pengenaan pajak karbon dan perdagangan karbon merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sesuai dengan target Nationally Determined Contribution (NDC), yakni 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Kemudian, pemerintah menargetkan net zero emission (NZE) dapat tercapai pada 2060. Selain itu, pemerintah juga mengestimasikan kebutuhan biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC senilai Rp3.461 triliun hingga 2030.

Di sisi lain, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) pada level nasional dan daerah. Sepanjang periode 2018-2020, alokasi budget tagging telah mencapai Rp307,94 triliun.

Sri Mulyani berharap APIP dapat mendukung upaya pemerintah mengatasi perubahan iklim. "Anda adalah sebagai partner yang bisa dipercaya, memiliki independensi, tetapi tetap bersinergi mencapai tujuan," ujarnya. (rig)