Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan pajak dari sektor Minerba terbilang masih sangat minim, hingga saat ini pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya baru mencapai sekitar 50% saja. Mengetahui hal ini, Menteri Keuangan sangat merasa kecewa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari sisi penyampaian SPT, sektor minerba tidak bisa dibanggakan. Meskipun, sektor itu memiliki potensi untuk meraup keuntungan yang sangat besar pada setiap tahun.
“Kami masih bingung sebetulnya bagaimana bisa sektor ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sektor minerba menjadi salah satu sektor yang sangat tidak membanggakan dari sisi penyampaian SPT yang hanya 50% saja,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/12).
Maka dari itu ia sangat meragukan sektor minerba mampu berkontribusi lebih besar pada perpajakan yang juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, sektor minerba harus mampu meningkatkan kepatuhan perpajakannya.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi bergantung pada penerimaan pajaknya, sehingga butuh partisipasi dari seluruh masyarakat untuk berkontribusi pada perpajakan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang angkanya telah ditargetkan oleh pemerintah bisa cepat tercapai.
Selain itu, Sri menjabarkan beberapa hal yang menjadi kendala dan bahkan menjadi tantangan dalam negeri, yakni meliputi produktifitas rendah yang akan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia.
“Bicara soal rendahnya tingkat inovasi tentu tercermin pada kapasitas produksi yang terbatas, infrastruktur dan teknologi, serta pasar keuangan yang masih terbatas. Hal ini menjadi fokus pemerintah dari sisi kebijakan ekonomi,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.