Sri Mulyani Longgarkan Minimal Pembelian SUN Lewat Private Placement

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melonggarkan batas minimal nominal penawaran pembelian surat utang negara (SUN) di pasar perdana domestik dengan cara private placement.

Relaksasi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.51/PMK.08/2019. Beleid yang mulai berlaku sejak 30 April 2019 ini mencabut PMK No.118/PMK.08/2015. Privat placement merupakan cara penjualan SUN yang dilakukan secara bilateral dengan ketentuan dan persyaratan sesuai kesepakatan.

Dalam pasal 5 beleid tersebut, nonimal nominal penawaran pembelian SUN dalam mata uang rupiah yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, pemerintah daerah atau dealer utama senilai Rp250 miliar.

Adapun minimal nominal untuk satu seri senilai Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya. Ketentuan ini lebih longgar dibandingkan beleid terdahulu dengan minimal nominal penawaran senilai Rp300 miliar untuk satu seri.

Selanjutnya, minimal nominal penawaran pembelian SUN dalam valuta asing (valas) yang dapat diajukan kepada pemerintah oleh residen adalah senilai US$25 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Adapun, minimal nominal untuk satu seri senilai Rp1 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain dan berlaku kelipatannya.

Ketentuan ini juga lebih longgar dari aturan sebelumnya yang mengharuskan minimal penyampaian penawaran pembelian SUN dalam valas senilai US$50 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain. Patokan nominal itu juga berlaku untuk satu seri.

Jika penawaran pembelian SUN dalam valas dilakukan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS), perhitungan Batasan minimal untuk menentukan ekuivalen mata uang asing lain dengan mata uang dolar AS mengacu pada rata-rata kurs tengah Bank Indonesia.

“Rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dalam lima hari terakhir sebelum tanggal surat penawaran,” demikian penggalan ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) PMK No.51/PMK.08/2019.

Selain melonggarkan batasan minimal nominal penawaran yang sudah ada di aturan terdahulu, otoritas fiskal memberikan satu ketentuan tambahan. Ketentuan itu adalah pengecualian minimal nominal baik dalam rupiah maupun valas. Dengan demikian, penawaran bisa lebih rendah dari batasan minimal.

Pengecualian berlaku untuk pemenuhan kewajiban investasi pada surat berharga negara (SBN) dan atau pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, serta perluasan basis investor domestik. Adapun, minimal nominal untuk satu seri tetap diatur yakni Rp10 miliar (pembelian dalam rupiah) dan US$1 juta (pembelian dalam valas). (kaw)