Sri Mulyani Lantik 34 Pejabat Eselon I & II

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja melantik 34 pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terdiri dari 1 pejabat eselon I dan 33 pejabat eselon II. Pelantikan yang merupakan mutasi maupun promosi sejumlah pejabat eselon tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah agar bisa menjaga APBN di tahun politik.

Secara lebih detail, 34 pejabat itu di antaranya 5 pejabat Kemenkeu, 2 pejabat Ditjen Anggaran, 1 pejabat Ditjen Pajak, 15 pejabat Ditjen Bea dan Cukai, 7 pejabat Ditjen Perbendaharaan, 3 pejabat Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPR) dan 1 pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan seluruh pejabat yang baru dilantik diharapkan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Proses mutasi dan promosi ini telah melewati berbagai tahapan yang sangat ketat, seperti rekam jejak hingga integritas. Saya harap hal ini bisa meningkatkan kemampuan setiap pejabat. Pelantikan ini sebagai bentuk terpilihnya pejabat terbaik dan sesuai dengan jabatan yang akan diemban," ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (21/11).

Mantan Pejabat Bank Dunia ini pun menyebutkan seluruh pejabat harus mampu menjaga keuangan negara di tengah gejolak ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi berbagai indikator ekonomi, seperti menjaga daya beli masyarakat maupun meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan.

Perempuan yang akrab disapa Ani ini menilai tantangan yang akan dihadapi tidak akan mudah. Tapi pemerintah harus tetap optimis APBN 2018 bisa dijaga dengan baik dan berakhir dengan kinerja yang juga cukup baik, baik dari penerimaan negara, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja dan pembiayaan.

Di samping itu, dia menyatakan pemerintah masih cukup sibuk untuk mempersiapkan APBN 2019. Terlebih, target yang telah ditetapkan dalam APBN 2019 pun cukup menantang dengan tekanan dari berbagai indikator ekonomi.

"Seluruh pejabat Kemenkeu harus mampu menjaga maupun mengelola perekonomian nasional di tengah gejolak global dan tahun politik," tuturnya. (Amu)