Sri Mulyani: Entaskan Kemiskinan, APBN Harus Dijaga

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran belanja akan dimanfaatkan lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, menurut Sri besarnya anggaran belanja harus diimbangi dengan penerimaan negara.

"APBN harus digunakan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan yang lebih banyak, sehingga sesuai dengan tema RAPBN 2018. Kami ingin membuat perekonomian nasional lebih bergerak melalui alokasi anggaran belanja yang lebih merata," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (18/8).

Dia pun mengharapkan anggaran belanja bisa mengatasi angka kemiskinan hingga di bawah 10% melalui subsidi, dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa. Langkah tersebut dianggap cukup efektif untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan yang masih terjadi di beberapa daerah.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membangun infrastruktur supaya masyarakat berpenghasilan rendah bisa dengan mudah terkoneksi langsung dengan pasar. Upaya itu diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk membantu aktivitas perekonomian yang lebih berkelanjutan.

Sri mengakui tantangan terbesar dalam mengentaskan kemiskinan yakni dengan menjaga anggaran APBN tidak bocor. Mengingat, pemerintah ingin penyaluran anggaran belanja APBN bisa menyasar kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Mantan Direktur Bank Dunia itu merasa optimis melalui berbagai penyaluran belanja yang lebih tepat sasaran dan memperhatikan penerimaan negara, perekonomian nasional akan lebih kuat menghadapi ketidakpastian perekonomian global dan bahkan masih belum sepenuhnya pulih.

Di samping itu, besarnya anggaran belanja dalam RAPBN 2018 yang sebesar Rp2.204,3 triliun cukup berselisih jauh dengan penerimaan negara yang diasumsikan hanya sebesar Rp1.878,4 triliun, sehingga pemerintah masih membutuhkan Rp326 triliun untuk memenuhi anggaran belanja tahun depan. (Amu)