Sri Mulyani: Dukungan APBN untuk Isu Perubahan Iklim Selalu Naik

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 9 Oktober 2019. Pembentukan badan tersebut menjadi tonggak untuk mewujudkan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan. Dengan demikian, isu lingkungan dan perubahan iklim diharapkan menjadi bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Berdasarkan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tercatat ada peningkatan dukungan APBN dalam program nasional terkait isu perubahan iklim,” demikian pernyataan Sri Mulyani, seperti termuat dalam APBNKita Oktober 2019.

Sri Mulyani memerinci besaran dana dalam APBN yang terus mengalami peningkatan itu. Pada 2016, dana mencapai Rp72,4 triliun. Dana itu kemudian naik menjadi Rp95,6 triliun (2017) dan Rp109,7 triliun (2018). Jika dibandingkan terhadap total anggaran APBN, dana itu mencapai 3,6%, 4,7%, dan 4,9%.

BPDLH akan melibatkan berbagai kementerian atau lembaga lintas sektor. Koordinasi tersebut ditujukan agar pengelolaan dana terkait lingkungan hidup dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. BPLDH juga didukung oleh komite pengarah yang beranggotakan menko perekonomian sebagai ketua serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebagai seketariat.

selain itu, terdapat pula menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri perhubungan, menteri pertanian, menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri perindustrian, dan menteri kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan hadirnya BPDLH diharapkan dapat memainkan peranan penting. Peran penting tersebut seperti memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Adapun pembentukan BPDLH merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen itu termaktub dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Tingkat penurunan emisi yang dicanangkan sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional.

Badan ini didirikan melalui mandat Peraturan Pemerintah No.46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden No.77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Tujuan pembentukannya adalah melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan dana tersebut diharapkan secara transparan, pruden, efektif, efisien, proporsional, dan akuntabel. BPDLH juga diharapkan dapat memobilisasi dana lingkungan hidup secara optimal serta melakukan penyaluran dana sesuai dengan mandat atau kontrak perjanjian.

Selanjutnya, BPDLH juga diarahkan untuk memiliki mekanisme yang sederhana dan tata kelola yang berstandar internasional. Mekanisme yang dimaksud adalah dalam hal penerimaan, pengembangan, dan penyaluran dana yang berasal dari berbagai stakeholder.

“Kami dari Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal karena manusia tanpa alam adalah kemuskilan,” tegas Sri Mulyani. (kaw)