Sri Mulyani: Defisit APBN 2021 Diprediksi 3,21%-4,17% dari PDB

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2021 akan berada di kisaran 3,21% hingga 4,17% terhadap PDB guna mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka defisit tersebut akan mendukung kebijakan ekonomi pemerintah di tahun depan. Rencananya, pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif.

“Kebijakan makro-fiskal tahun 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit pada kisaran 3,21% hingga 4,17% terhadap PDB,” katanya, Selasa (12/5/2020).

Sri Mulyani berharap defisit tersebut dapat mendukung proses pemulihan ekonomi secara bertahap sehingga tidak mengalami hard landing yang berpotensi menimbulkan guncangan bagi perekonomian nasional.

Adapun defisit APBN 2021 di atas 3% juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dengan defisit anggaran tersebut, Menkeu memperkirakan rasio utang akan berada pada kisaran 36,67% hingga 37,97% terhadap PDB. Dia juga memastikan seluruh pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati.

“Pembiayaan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable) agar rasio utang terjaga dalam batas aman,” ujarnya.

Secara umum, lanjut Menkeu, arah kebijakan pembiayaan pemerintah tahun depan adalah untuk mendukung countercyclical stabilisasi ekonomi. Kebijakan yang akan diambil itu di antaranya meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Lalu, meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memperdalam pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor.

Pemerintah juga mendukung restrukturisasi BUMN, penguatan Badan Layanan Umum (BLU) dan Sovereign Wealth Fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.

Tak ketinggalan, pemerintah juga terus mendorong swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. (rig)