Sri Mulyani Akui Butuh Terobosan Jitu untuk Dongkrak Penerimaan Negara

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan melakukan langkah-langkah reformasi fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada 2023, termasuk di sisi perpajakan.

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai terobosan yang siap dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun depan. Namun tantangannya, seluruh kebijakan baru yang dirancang harus sejalan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat luas.

"Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (31/5/2022).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melanjutkan reformasi fiskal melalui implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Menurutnya, akselerasi pemulihan ekonomi yang didukung dengan reformasi struktural akan mendukung kebijakan fiskal pada 2023 sehingga kinerja ekonomi nasional tetap terjaga dari berbagai risiko guncangan.

Dia menjelaskan pemerintah juga menyadari penerimaan perpajakan memiliki kontribusi penting dalam pendapatan negara dan menopang pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah juga akan menjalankan berbagai masukan dari fraksi DPR agar penerimaan perpajakan dan rasio perpajakan dapat terus meningkat.

Sri Mulyani menjelaskan berbagai terobosan kebijakan pendapatan negara akan dilakukan pada 2023. Terobosan itu yakni melanjutkan penguatan reformasi baik secara administrasi maupun regulasi.

Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan basis pada data, teknologi, dan analisis risiko yang mendalam. Selain itu, penguatan administrasi ditempuh melalui 5 pilar yang terdiri atas perbaikan organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

Sementara penguatan dari sisi regulasi, ujarnya, akan ditempuh melalui penerapan UU HPP secara efisien dan efektif, termasuk mempercepat penerbitan berbagai peraturan turunannya.

"Substansi UU HPP menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat yang lemah serta UMKM," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan beberapa terobosan dalam APBN 2023 yang akan dilakukan di antaranya melanjutkan perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut dari program pengungkapan sukarena (PPS) dan mempercepat implementasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Pemerintah juga akan mendorong dan menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendukung pembangunan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru.

Menurutnya, hal penting lain yang juga akan dilaksanakan yakni implementasi coretax system dan meningkatkan aktivitas digital forensik untuk mendukung penegakan hukum pajak yang efektif dan adil. (sap)