KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ajak Negara G-20 Cari Solusi untuk Hadapi Krisis Global

Dian Kurniati | Kamis, 13 Oktober 2022 | 09:30 WIB
Sri Mulyani Ajak Negara G-20 Cari Solusi untuk Hadapi Krisis Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak semua negara anggota G-20 mencari solusi bersama untuk mengatasi bahaya yang dihadapi dunia.

Sri Mulyani mengatakan forum G-20 memainkan peran yang lebih besar untuk menangani bahaya tersebut karena mempresentasikan 85% ekonomi dunia. Menurutnya, G-20 harus menunjukkan semangat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pada saat ini.

"Langkah apapun yang kita lakukan akan berpengaruh pada semua bangsa di seluruh dunia, termasuk negara yang lebih rentan dan masyarakat mereka," katanya dalam Welcoming Remarks 4th Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting, Kamis (13/10/2022).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari kenaikan inflasi, krisis energi dan pangan, perubahan iklim, dan naiknya tensi geopolitik.

Perang yang terjadi di Ukraina bahkan mempercepat terjadinya krisis pangan global, membuat harga komoditas yang tinggi dan bergejolak, serta menimbulkan kebijakan perdagangan yang restriktif sehingga mengganggu rantai pasokan.

Meski krisis kegiatan ekspor dan impor mulai dibuka kembali, lanjut menkeu, isu mengenai pangan masih menjadi tantangan global. Terlebih, cuaca ekstrem juga bisa membuat harga komoditas pangan tetap tinggi.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Dia menjelaskan pandemi dan perang di Ukraina telah membuat krisis energi melanda di berbagai negara sehingga mengakibatkan kekurangan pasokan dan memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan energi.

Guncangan karena kenaikan harga energi memiliki dampak yang besar bagi sebagian besar negara, terutama negara berkembang yang menjadi pengimpor.

Sri Mulyani menyebut beberapa negara kini juga telah melakukan pengetatan kebijakan moneter sebagai respons atas lonjakan inflasi. Masalahnya, kenaikan suku bunga secara signifikan pada suatu negara dapat merembet pada negara lainnya.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial. Dalam hal ini, kelompok rumah tangga miskin dan rentan dapat mengalami penurunan standar hidup.

"Kita tahu pengetatan kebijakan moneter akan menghambat pemulihan yang masih rapuh," ujarnya.

Sri Mulyani memperkirakan tekanan yang terjadi pada tahun ini kemungkinan akan berlanjut hingga 2023. Semua negara pun harus memikirkan solusi agar risiko resesi dapat ditekan.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Sebagai Presidensi G-20, sambungnya, Indonesia akan menghimpun dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semua negara berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Dia meyakini G-20 dapat membantu dunia menghadapi gelombang krisis karena berdasarkan sejarah forum ini juga mampu membantu dunia merespons krisis keuangan global. Dengan keanggotaan G-20 yang beragam, ia berharap solusi terbaik untuk mengatasi krisis segera tercapai.

"Dibutuhkan kelompok dengan perwakilan paling beragam untuk memastikan semua suara dapat didengar," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN