PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA

Soroti Fenomena Disrupsi, Ini 3 Aspek yang Akan Dibahas di Bali

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 September 2018 | 17:05 WIB
Soroti Fenomena Disrupsi, Ini 3 Aspek yang Akan Dibahas di Bali

Ilustrasi. (DDTCNews - www.am2018bali.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Pesatnya perkembangan teknologi menjadi salah satu fokus pembahasan pertemuan tahunan IMF-World Bank tahun ini yang digelar di Bali pada tanggal 8 - 14 Oktober 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan teknologi banyak memunculkan disrupsi. Setidaknya, terdapat tiga isu utama yang akan di bahas terkait disrupsi teknologi.

Pertama, dampak teknologi pada lapangan kerja. Kedua, disrupsi dalam ranah perpajakan. Ketiga, imbas pada jaminan sosial masyarakat yang tidak mampu ikuti perkembangan zaman sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

“Teknologi dengan digitalisasinya mematikan beberapa jenis lapangan kerja, tapi juga sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Ini harus dimitigasi, terutama bagi Indonesia yang masuk periode bonus demografi,” katanya, Rabu (26/9/2018).

Terkait dengan perpajakan, digitalisasi memungkinkan entitas usaha untuk bergerak leluasa dalam skala global. Operasional lintas yurisdiksi pada gilirannya memunculkan problematika baru dalam mekanisme pemajakannya.

Disrupsi ini pada gilirannya menimbulkan kerancuan bagaimana beban pajak didistribusikan. Terlebih, saat ini belum lahir konsensus global terkait pemajakan bagi pelaku ekonomi digital.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

“Bagaimana memajaki suatu perusahaan yang beropersi secara multinasional. Siapa mendapat berapa dan ruang pemajakannya di mana,” ungkap Sri Mulyani.

Sementara, terkait dengan jaminan sosial, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan akan ada sebagian lapisan masyarakat tersisih karena tidak memiliki daya saing. Dalam konteks ini, formulasi kebijakan sosial untuk menghadapi fenomena yang relatif baru sangat diperlukan.

"Bagaimana meng-handle kelompok masyarakat yang kalah bersaing dan tertinggal. Kelompok ini harus dibantu dan terus diberdayakan. Banyak policy yang harus dilakukan dengan perkembangan teknologi yang sangat besar,” imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra