DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dalam webinar Handling Transfer Pricing Audit in the Midst of Pandemic, Jumat (30/7/2021)

JAKARTA, DDTCNews - Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm’s length principle (ALP) saat pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai isu di antaranya perihal analisis kesebandingan saat pandemi Covid-19.

Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengatakan data pembanding idealnya merupakan data dari periode yang sama dengan transaksi. Namun, masalah akan timbul ketika data pembanding yang tersedia merupakan data situasi yang belum terdampak pandemi.

"Ini menjadi risiko tambahan saat margin turun atau semisal mengalami kerugian. Tentu ketika diuji kewajarannya, bisa-bisa gap antara apa yang dikatakan wajar dengan realita laba operasionalnya akan makin besar,” katanya dalam webinar Handling Transfer Pricing Audit in the Midst of Pandemic, Jumat (30/7/2021)

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Untuk itu, lanjut Yusuf, penting untuk menjustifikasi penurunan laba yang terjadi bukan disebabkan transaksi afiliasi, melainkan faktor eksternal. Terkait dengan hal ini, OECD telah merilis panduan untuk mengatasi isu terkait dengan analisis kesebandingan saat pandemi Covid-19.

Pertama, pendokumentasian secara contemporaneous, tetapi dengan pertimbangan komersial dan wajar. Opsi ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian yang akurat untuk mencerminkan kondisi akibat Covid-19. Penyesuaian atau comparability adjustment dapat dilakukan sepanjang merefleksikan kondisi sebenarnya serta didukung bukti dan dikuantifikasi.

Kedua, pendekatan ex-post atau pengujian transaksi afiliasi menggunakan data dan informasi yang tersedia setelah tahun pajak berakhir. Namun, opsi ini hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan otoritas pajak yurisdiksi yang relevan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Yusuf menyebut di Indonesia belum terdapat regulasi yang mengatur opsi kedua. Untuk itu, opsi ini masih grey area apakah bisa dilakukan atau tidak. Akan tetapi, opsi ini dapat dipertimbangkan saat opsi pertama tidak bisa dilakukan.

Ketiga, penggunaan lebih dari satu metode transfer pricing. Yusuf menjelaskan hal lain yang perlu diperhatikan saat pandemi yaitu transaksi khusus tetap harus memperhatikan ALP. Misal, pembiayaan intragrup, jasa intragrup, transaksi aset tak berwujud, dan restrukturisasi bisnis.

Dia menekankan penting untuk mengetahui fakta dan kondisi yang menyebabkan laba menjadi turun saat pandemi. Hal tersebut juga harus didokumentasikan dengan tepat, bahkan dikuantifikasi sehingga bisa dilakukan penyesuaian data secara akurat untuk kemudian disusun menjadi transfer pricing documentation (TP Doc).

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Nanti, TP Doc tersebut akan menjadi basis wajib pajak saat pemeriksaan. Data yang disusun dalam TP Doc tentunya harus dibuktikan. Idealnya, wajib pajak harus dapat menyiapkan bukti-bukti tersebut sejak awal.

“Untuk itu, manajemen risiko sektor transfer pricing ke depan adalah melalui strategi Transfer Pricing Control Framework. Artinya, transfer pricing documentation harus disiapkan dari awal sehingga kita sudah siap saat pemeriksaan,” sebut Yusuf.

Sebagai informasi, webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara diselenggarakan bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC. Ada 2 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN