PENERIMAAN PAJAK

Soal Tax Ratio Indonesia, Ini Kata Sekjen OECD

Muhamad Wildan | Kamis, 18 Maret 2021 | 16:52 WIB
Soal Tax Ratio Indonesia, Ini Kata Sekjen OECD

Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Angel Gurria. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Rendahnya tax ratio Indonesia membuat kapabilitas pemerintah untuk menggenjot belanja negara cenderung terbatas.

Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Angel Gurria mengatakan tax ratio Indonesia yang sebesar 12% cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kinerja negara berkembang G20 dan negara-negara anggota OECD.

“Indonesia punya penerimaan pajak yang rendah dan kebijakan fiskal yang responsible selama bertahun-tahun. Artinya, ruang cenderung terbatas karena yang bisa dibelanjakan pemerintah hanya sebesar 12% dari PDB ditambah dengan defisit,” ujarnya dalam konferensi pers OECD Economic Survey of Indonesia 2021, Kamis (18/3/2021).

Baca Juga:
Provinsi Ini Pastikan Tak Gelar Relaksasi Pajak Kendaraan di 2025

Gurria mengatakan fenomena rendahnya penerimaan pajak ini juga dialami di negaranya, yakni Meksiko. Pasalnya, Meksiko juga memiliki tax ratio yang rendah dan penerimaan pajaknya sangat bergantung pada minyak mentah.

"Saya sangat familiar dengan masalah ini berdasarkan pada pengalaman saya di Meksiko. Pemerintah harus bergantung dengan swasta dalam berbagai jenis kebijakan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ini karena kapasitas pemerintah terbatas," ujar Gurria.

Gurria mengatakan OECD sudah memberikan rekomendasi kepada Indonesia mengenai rendahnya penerimaan pajak ini. Rekomendasi tersebut sudah diberikan sejak survei diterbitkan sebelumnya pada 2018. Simak 'Mencermati Resep IMF dan OECD'.

Baca Juga:
Setoran PPN PMSE pada 2024 Tumbuh Hampir 20 Persen

Berdasarkan pada laporan edisi sebelumnya tersebut, Gurria mengatakan banyak orang kaya yang masih belum membayar pajak sesuai dengan tarif lapisan penghasilan kena pajak tertinggi dalam ketentuan UU PPh.

“Bila dilihat secara keseluruhan, jenis pajak mulai dari PPh orang pribadi, PPh badan, dan PPN tampak masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan penerimaan pajak," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Maret 2021 | 22:38 WIB

Salah satu penyebab rendahnya tax ratio Indonesia adalah karena banyaknya celah dan keambiguan dalam sistem perpajakan Indonesia. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menutup celah hukum yang ada pada ketentuan pajak dengan menerbitkan aturan yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan kerjasama internasional juga menjadi cara yang bisa digunakan Indonesia dalam meningkatkan tax ratio.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI BANGKA BELITUNG

Provinsi Ini Pastikan Tak Gelar Relaksasi Pajak Kendaraan di 2025

Kamis, 02 Januari 2025 | 14:00 WIB KPP BADAN DAN ORANG ASING

Setoran PPN PMSE pada 2024 Tumbuh Hampir 20 Persen

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:45 WIB KINERJA FISKAL

Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

BERITA PILIHAN
Minggu, 05 Januari 2025 | 17:30 WIB PER-1/PJ/2025

Hitung PPN Pakai DPP 11/12 Harga Jual, Perhatikan Lagi Kode Fakturnya

Minggu, 05 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selama 6 Bulan, 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Beras

Minggu, 05 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ada Opsen, Pemprov Kalteng Turunkan Tarif Pajak Kendaraan dan BBNKB

Minggu, 05 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Tak Sedikit Negara Hadapi ‘Drama’ karena APBN

Minggu, 05 Januari 2025 | 13:00 WIB PANDUAN PAJAK PEMULA

Cara Daftar NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Via Coretax

Minggu, 05 Januari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Terapkan Secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-17

Minggu, 05 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Muhaimin: Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah soal Data Penerima Bansos

Minggu, 05 Januari 2025 | 11:30 WIB PAJAK DAERAH

Ada Opsen, Kemendagri Minta Pemda Berikan Keringanan Pajak Kendaraan

Minggu, 05 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pemberitahuan Penambahan/Pengurangan Tempat Pemusatan PPN

Minggu, 05 Januari 2025 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Aturan Permohonan Insentif PPh atas Investasi Padat Karya Direvisi