Soal RUU KUP, Sri Mulyani: Tunggu Sinyal DPR

JAKARTA, DDTCNews – Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sudah lama menggantung penyelesaiannya sejak 2015 silam. Kini, komitmen sudah diberikan legislatif untuk menyelesaikan aturan yang menjadi kunci jalannya reformasi perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembahasan bersama DPR terkait RUU KUP. Sekarang, bola dilempar kembali di legislatif untuk menyelesaikan Daftar Isian Masalah (DIM) di tengah hiruk pikuk agenda politik mulai dari Pilkada langsung hingga persiapan Pileg dan Pilpres tahun depan.

"Sekarang kami menunggu DIM dari dewan nanti kita lihat sesuai dengan proses legislasi. Maka kita akan bekerja sama dengan dewan," katanya di Kementerian Keuangan, Senin (28/5).

Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan salah satu penyebab tertundanya pembahasan RUU KUP karena alotnya pembahasan di internal Komisi XI. Salah satunya adalah mencari data pembanding dari negara lain terkait sistem administrasi perpajakan.

"Untuk KUP, dewan waktu itu meminta waktu untuk melihat perbandingan dari berbagai negara dan mereka sudah melakukan," terang Sri Mulyani.

Dia tidak memungkiri pembahasan RUU KUP lebih lambat ketimbang RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sama-sama masuk dalam pembahasan di Komisi XI tahun ini. Hal ini tercermin dari progres RUU PNBP yang sudah masuk dalam pembahasan subtansial.

"Kita kerja dengan komisi XI dan saat ini menangani 2 RUU, PNBP dan KUP sesuai dengan UU MD3. Waktu itu untuk PNBP sudah menyelesaikan daftar isian masalahnya dan kita sudah melakukan pembahasan pasal per pasal,"

Seperti yang diketahui, RUU KUP mengubah hampir seluruh aspek mulai dari substansi, sistematika dan tata urutan. Komposisi perubahan substansinya bahkan lebih dari 50%. Dari jumlah bagian misalnya, UU KUP tahun 1983 hanya terdiri 11 bagian, tahun 2007 11 bagian, sedangkan RUU KUP yang dibahas saat ini berlipat menjadi 23 bagian. Jumlah pasal juga ikut bertambah dari 50 pada 1983, tahun 2007 menjadi 70 pasal, RUU KUP naik menjadi 129 pasal.

Sebagai informasi, perkembangan terakhir terkait RUU KUP bahwa fraksi-fraksi di Komisi XI belum sepenuhnya mengirimkan DIM untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah. (Amu)