Soal RUU Konsultan Pajak, DJP Tunggu Undangan DPR

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak sudah rampung pembahasannya di Badan Legislasi DPR pada Senin (16/7) lalu. Kini, tinggal menunggu pengesahan paripurna untuk pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menyatakan kesiapannya jika RUU tersebut disahkan dalam paripurna dan berlanjut pembahasan bersama pemerintah. Sebagai rancangan aturan hasil inisiasi legislatif, Ditjen Pajak sebagai bagian dari pemerintah siap membahas RUU tersebut jika sudah ada undangan dari DPR, khususnya dari Komisi XI.

"RUU itu bukan usulan pemerintah, ya itu boleh boleh saja sih. kita belum diajak untuk pembahasan," katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (19/7).

Lebih lanjut, Robert menjelaskan RUU Konsultan Pajak masih dalam tahap awal. Bila jadi diteken dalam paripurna maka selanjutnya akan berlajut pada tahap awal pembahasan berupa pengisian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Sekarang kan belum pembahasan, baru mau di register dulu di paripurna, nah itu baru nanti ada pembahasan di level panja," ungkapnya.

Secara garis besar, orang nomor satu di otoritas pajak RI itu tidak menjadi soal profesi konsultan pajak diatur dalam kebijakan setingkat undang-undang. Menurutnya, profesi konsultan dapat menjadi penghubung baik itu komunikasi maupun kepentingan antara Ditjen Pajak dan wajib pajak.

"Perannya ya banyaklah kasih pelayanan dan edukasi. Jadi menjembatani juga hubungan Ditjen Pajak dengan wajib pajak," terangnya.

Seperti yang diketahui, dalam laporan Panja RUU Konsultan pajak secara umum ada 13 poin penting yang jadi pembahasan. Ketiga belas poin itu menyangkut beberapa hal krusial seperti payung organisasi konsultan pajak hingga aspek perlindungan secara perdata dan pidana dalam menjalankan profesi.

Jika jadi disahkan dalam paripurna, maka RUU yang jadi inisiasi DPR akan menyusul RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah lebih dahulu masuk pembahasan di parlemen.

Saat ini dalam paket kebijakan reformasi perpajakan masih ada beberapa undang-undang yang masuk dalam daftar pembaruan. RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih di tangan pemerintah dalam bentuk perumusan draf RUU. Selain itu masih UU Bea Materai yang juga masuk dalam daftar pembaruan aturan. (Amu)