Soal Rencana Penerapan Pajak Karbon, Begini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan pajak karbon tidak hanya sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga akan mendorong masuknya investasi yang lebih ramah lingkungan.

Sri Mulyani menilai semua negara memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi dampak ekonomi serta menciptakan perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Intervensi harga karbon, seperti melalui pajak karbon, dapat menjadi satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

“Berdiskusi dan mendengar pengalaman negara lain akan sangat berguna bagi Indonesia untuk membangun kerangka yang tepat untuk pasar karbon, baik harga karbon maupun pajak karbon sebagai instrumen untuk membangun mekanisme pasar dan menangani perubahan iklim," katanya dalam G20 High Level Tax Symposium, dikutip pada Senin (12/7/2021).

Sri Mulyani mengatakan Indonesia saat ini tengah berupaya menerapkan pajak karbon untuk mengendalikan emisi. Rencana pengenaan pajak karbon telah diusulkan melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Melalui RUU tersebut, pemerintah mengusulkan tarif pajak karbon senilai Rp75 per kilogram emisi CO2.

Menurutnya, pengenaan pajak karbon menjadi bagian dari upaya pengurangan emisi sesuai dengan komitmen pemerintah dalam Persetujuan Paris. Pajak karbon juga akan mendatangkan tambahan penerimaan negara yang uangnya dapat kembali dipakai untuk menangani perubahan iklim.

Sri Mulyani menjelaskan rencana pengenaan pajak karbon juga dibahas bersama DPR sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Dia menilai pajak karbon berpotensi mendorong investasi yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam prosesnya, Indonesia belajar dari penerapan pajak karbon dari negara lain untuk membangun kerangka yang lebih tepat untuk diterapkan. Beberapa negara tersebut misalnya Prancis, Jepang, Spanyol, Singapura, Kolombia, dan Chile. Simak ‘Sri Mulyani Jadikan Negara Ini Acuan Pengenaan Pajak Karbon’.

Saat ini, setidaknya ada 27 negara di dunia yang telah menerapkan pajak karbon. Menurutnya, kebanyakan negara tersebut percaya mekanisme harga karbon berkontribusi untuk mengurangi emisi dan menggerakkan sumber finansial untuk penanganan perubahan iklim.

"Ini juga bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk dekarbonisasi tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi," ujarnya. (kaw)