Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

JAKARTA, DDTCNews – Pemungutan pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi solusi untuk mendapatkan setoran dalam aktivitas ekonomi digital. Ditjen Pajak (DJP) melakukan kajian terhadap langkah ini.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pemungutan PPN dalam konteks pemajakan ekonomi digital dianjurkan untuk dilakukan negara-negara anggota OECD. Pemungutan PPN atas ekonomi digital lebih realistis untuk dieksekusi ketimbang pajak penghasilan (PPh).

“Dalam forum global untuk PPN atau pajak penjualan dianjurkan untuk dipungut lebih dahulu atas transaksi digital economy sesuai ketentuan domestik masing-masing,” katanya dalam acara bertajuk 'Taxation on Digital Economy', Rabu (17/7/2019).

Lebih lanjut, John memaparkan pungutan PPN cenderung lebih mudah dari PPh atas transaksi digital karena nihil isu nexus alias pembagian hak pemajakan antarnegara. Oleh karena itu, pajak atas konsumsi bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan penerimaan pajak atas ekonomi digital.

Rezim pungutan PPN yang berdasarkan tempat barang dan jasa dikonsumsi, memudahkan otoritas dalam memungut pajak. John menambahkan tidak perlu ada kebijakan baru untuk bisa memungut PPN atas ekonomi digital karena hanya perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Untuk PPN ini ibarat memetik low hanging fruit. Tidak ada overlapping tax rights karena berdasarkan konsumsi,” paparnya.

John memastikan kebijakan tersebut belum akan direalisasikan dalam waktu dekat oleh DJP. Aturan teknis perlu dipersiapkan secara matang untuk bisa melakukan pungutan PPN atas aktivitas ekonomi digital.

“Problemnya mungkin di faktor teknis bagaimana mekanisme memungut pajaknya. Itu harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai nanti malah mengganggu kegiatan ekonomi dan investasi. Singapura baru akan menerapkan 2020 dan itu dilakukan melalui sosialisasi dan pemahaman yang panjang kepada masyarakatnya,” jelasnya. (kaw)