Soal Pajak Digital, Ini Curhat dan Harapan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan kesepakatan atau konsensus internasional sangat dibutuhkan demi menciptakan suatu sistem pemajakan atas ekonomi digital yang baik.

Dalam artikel yang ditulis Sri Mulyani dalam The OECD Forum Network, ia menekankan sistem pajak yang adil atas aktivitas ekonomi digital sangat penting dalam menciptakan level playing field yang sama antara pelaku ekonomi digital dan ekonomi konvensional.

"Banyak asosiasi usaha yang komplain ke saya. Usaha konvensional harus merekrut orang, membuka toko, menyewa tempat, dan membayar pajak, sedangkan perusahaan digital justru tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari sisi perpajakan," katanya, dikutip Selasa (9/2/2021).

Sri Mulyani dalam artikelnya berjudul Building Better Taxation in a Digital World menyebutkan isu keadilan pajak harus segera ditindaklanjuti bukan hanya secara lintas negara, tetapi juga dari dalam perekonomian domestik sendiri. Bila tidak segera ditindaklanjuti, ketidakadilan bisa menimbulkan kekacauan sosial dan politik.

"Kita tidak boleh meremehkan itu," ujar Sri Mulyani.

Potensi pajak dari sektor ekonomi digital yang amat besar sesungguhnya telah diketahui oleh publik. Sri Mulyani menceritakan dirinya berulang kali mendapatkan pertanyaan dari media massa mengenai seberapa besar pajak yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah dari sektor ekonomi digital.

Dia menilai hal tersebut menunjukkan publik sepenuhnya telah mengetahui adanya transformasi besar dalam sistem perekonomian. Pada sisi lain, ada potensi penggerusan basis pajak akibat transformasi ekonomi tersebut.

"Masyarakat sangat menyambut baik transformasi ekonomi yang timbul berkat ekonomi digital, tetapi masyarakat juga mengkhawatirkan minimnya level playing field dari aspek perpajakan," tulisnya.

Selain itu, terdapat ekspektasi dan harapan besar atas ketercapaian konsensus pemajakan ekonomi digital pada tahun ini. Belanja negara dituntut lebih ekspansif pada masa pandemi, tetapi pendapatan negara terus menurun akibat kontraksi ekonomi.

"Menemukan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan adil sangatlah penting," sebut Sri Mulyani.

Selaku tuan rumah G20 Presidency pada 2022, Indonesia berharap konsensus atas pemajakan ekonomi digital bisa tercapai pada tahun ini sehingga negara-negara bisa berfokus untuk menyiapkan implementasinya pada tahun depan.

Sri Mulyani menekankan tantangan perekonomian digital memerlukan solusi multilateral, bukan solusi bilateral. Tak lupa, ia menekankan kepentingan negara berkembang dalam pencapaian konsensus atas pemajakan ekonomi digital harus turut diperhitungkan.

“Solusi yang dicapai harus adil, sederhana, dan mudah diterapkan oleh semua yurisdiksi,” tulis menkeu. (rig)