PEMBIAYAAN NEGARA

Soal Kemana Larinya Utang, Begini Kata Sri Mulyani

Awwaliatul Mukarromah | Jumat, 11 Agustus 2017 | 14:31 WIB
Soal Kemana Larinya Utang, Begini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab isu utang negara dalam program Rosi yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi, pada Kamis malam (10/8). Salah satu tanggapannya yaitu menanggapi isu yang sempat beredar bahwa Menkeu tidak dapat menjawab pertanyaan 'kemana larinya utang'.

Dia mengatakan pernyataannya tersebut merupakan kalimat yang dipenggal. Menurutnya jika Menkeu tidak tahu utang digunakan untuk apa saja, tidak mungkin Indonesia mendapatkan investment grade dari berbagai lembaga pemeringkat dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pertanyaan tersebut di DPR dan dipenggal. Kalau saya tidak tahu maka investment grade tidak akan naik. Kalau saya tidak tahu, maka LKPP tidak akan dapat WTP,” ungkapnya.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Menurutnya, belanja secara ideal dapat dibiayai sendiri melalui pajak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, namun karena belanja membutuhkan jumlah yang tidak sedikit dan sifatnya mendesak maka diperlukan utang. Namun utang digunakan untuk investasi sehingga ekonomi masyarakat memiliki kemampuan yang produktif dan ekonomis.

“Idealnya belanja dibiayai sendiri. Para pendiri bangsa mencitakan untuk memiliki sumber daya sendiri melalui pajak. Kebutuhan belanja banyak dan tidak bisa ditunda. Utang digunakan untuk investasi sehingga ekonomi masyarakat memiliki kemampuan yang produktif dan ekonomis,” ungkapnya.

Sri Mulyani menyatakan alasan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan karena investasi banyak tertunda seperti di bidang infrastruktur. Jika pembiayaan untuk hal tersebut ditunda, hal itu bukan solusi. Ia mengatakan, sebaiknya daripada menyoroti utang lebih baik memperhatikan apa yang didapat dari belanja seperti subsidi pupuk, listrik dan gaji.

“Kenapa Presiden Jokowi sekarang melakukan percepatan? Investasi banyak tertunda, misal infrastruktur. Kalau ditunda tidak memecahkan masalah. Persoalannya bukan di utang. Apa saja yang didapat dari belanja? Ada yang dapat subsidi pupuk, listrik, gaji. Banyak dari belanja yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen