Soal Keberlanjutan Insentif Perpajakan Covid-19, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mempertimbangkan penghentian pemberian fasilitas fiskal atas impor vaksin dan alat kesehatan (alkes). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (9/6/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan mengenai pemberian fasilitas fiskal tersebut mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, pemberian fasilitas juga dapat dihentikan ketika pandemi sudah dapat tertangani dengan baik.

“Kalau [pandemi] tahun depan sudah baik-baik saja, moga-moga, ya enggak usah [diperpanjang] deh," katanya.

Dalam 2,5 tahun terakhir, lanjut Sri Mulyani, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas fiskal atas impor vaksin dan alat kesehatan yang dibutuhkan selama pandemi. Kebijakan mengenai fasilitas fiskal tersebut tertuang dalam berbagai peraturan.

Misal, untuk impor vaksin Covid-19, pemerintah memberikan fasilitas fiskal berdasarkan PMK 188/2020. Beleid itu membuat pemberian insentif perpajakan atas impor vaksin Covid-19 untuk mendukung program vaksinasi dan mencapai kekebalan komunal.

Ada pula PMK 226/2021 yang mengatur pemberian insentif pajak atas barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022. Selain itu, terdapat fasilitas kepabeanan dan cukai untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 yang diatur dalam PMK 92/2021.

Selain ketiga peraturan tersebut, masih ada sejumlah fasilitas fiskal atas impor barang yang diberikan bahkan sebelum pandemi Covid-19. Misal, PMK 171/2019 yang membebaskan impor barang untuk kepentingan umum, termasuk kesehatan, dari bea masuk.

Selain mengenai insentif fiskal terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, ada pula bahasan mengenai pembahasan antara pemerintah dan DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Insentif Pajak

Selain fasilitas fiskal terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, sejumlah insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 akan berakhir. Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah masih melakukan evaluasi.

“Kita masih lakukan evaluasi saat ini. Beberapa sektor sudah pulih. Beberapa mungkin masih memerlukan support,” ujar Yon.

Sebagai informasi kembali, PMK 3/2022 memuat 3 jenis insentif. Pertama, pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor untuk 72 klasifikasi lapangan usaha (KLU) berlaku sejak Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 impor terbit sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Kedua, pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 KLU sampai dengan masa pajak Juni 2022. Ketiga, PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak penerima P3-TGAI sampai dengan masa pajak juni 2022. (DDTCNews)

Peningkatan Tax Ratio

Panja Penerimaan dalam pembahasan KEM-PPKF 2023 merekomendasikan peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) menjadi sekitar 9,45% hingga 10,0%. Pimpinan Panja Penerimaan Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak diperlukan untuk mendukung upaya konsolidasi fiskal pada tahun depan. Dengan langkah reformasi yang dilakukan pemerintah, termasuk implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tax ratio diharapkan juga dapat terus meningkat. (DDTCNews)

Penetapan Tarif Bea Masuk

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan 4 peraturan menteri keuangan (PMK) baru mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan internasional. PMK yang dimaksud adalah PMK 90/2022, PMK 91/2022, PMK 92/2022, dan PMK 93/2022.

Keempat PMK ini menyempurnakan PMK penetapan tarif sebelumnya. Penyempurnaan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional. Simak ‘Sri Mulyani Teken 4 PMK Soal Penetapan Tarif Preferensi, Ini Detailnya’. (DDTCNews)

Pajak Transaksi Aset Kripto

Wajib pajak investor cryptocurrency tetap akan dikenai PPh Pasal 22 final meski mengalami kerugian dari investasinya. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pajak yang dikenakan atas transaksi aset kripto bersifat final dan tidak mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian yang dialami wajib pajak.

"Kita perlakukan sama karena sifatnya final, mau untung atau rugi ya atas transaksi yang kita kenakan," ujarnya. Simak ‘Catat! Investor Aset Kripto Tetap Kena Pajak Walau Rugi, Ini Alasannya’. (DDTCNews)

Penambahan Barang Kena Cukai Baru

Ditjen Bea Cukai (DJBC) mengusulkan penundaan rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) hingga tahun depan. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan penetapan barang kena cukai baru untuk ditunda, di antaranya seperti kondisi dunia usaha, tren pemulihan ekonomi, serta kebijakan fiskal tahun ini.

"Insyaallah direkomendasikan dapat dilaksanakan di 2023. Melihat kondisi kegiatan usaha, dukungan ekonomi, serta prioritas kebijakan fiskal di 2022," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

SPT Masa PPh Unifikasi

Beberapa wajib pajak mengalami kendala dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) unifikasi. Kendala yang ditemui adalah munculnya notifikasi ‘Tidak Bisa Posting SPT sedang diproses’.

Terkait dengan kendala tersebut, contact center Ditjen Pajak (DJP) memberikan respons. Notifikasi ‘Tidak Bisa Posting SPT sedang diproses’ menunjukkan proses posting sedang dalam antrean masuk pada server. Simak ‘Dapat Notifikasi Tidak Bisa Posting SPT Sedang Diproses? Ini Kata DJP’. (DDTCNews) (kaw)