Soal Jumlah WP yang Pakai Insentif Pajak Superdeduction, Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mencatat hingga saat ini sudah terdapat sebanyak 29 wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak superdeduction untuk kegiatan pelatihan dan vokasi.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan 29 wajib pajak ini telah menjalin kerja sama dengan 212 mitra pelatihan mulai dari SMK, diploma, hingga balai latihan kerja (BLK).

“Pelatihannya diestimasikan memiliki biaya hingga Rp638 miliar. Ini semua akan menikmati fasilitas superdeduction," ujarnya dalam sebuah webinar, Kamis (1/4/2021).

Wajib pajak pemanfaat fasilitas pajak superdeduction ini akan menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan vokasi kepada sekitar 27.805 orang.

Tidak hanya insentif terkait dengan pelatihan dan kegiatan vokasi, DJP mencatat sudah ada 12 wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas pajak superdeduction untuk kegiatan riset dan pengembangan (research and development/R&D).

Hestu mengatakan sudah terdapat 106 proposal penelitian dan pengembangan yang berfokus pada sektor pangan; farmasi, komestik, dan alat kesehatan; kimia dasar migas dan batu bara; logam dasar dan bahan galian bukan logam; energi; serta elektronika dan telematika.

Seperti diketahui, fasilitas pajak superdeduction atas kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan adalah fasilitas yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019.

Wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan vokasi dan pelatihan yang berbasis pada kompetensi tertentu bisa mendapatkan insentif pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Ketentuan mengenai superdeduction vokasi diatur dalam PMK 128/2019.

Fasilitas yang lebih besar diberikan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan riset dan pengembangan. Wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan riset dan pengembangan bisa memperoleh pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari kegiatan riset di Indonesia. Ketentuan mengenai superdeduction litbang diatur dalam PMK 153/2020. (kaw)