INSENTIF FISKAL

Soal Insentif Pajak Vokasi & Litbang, Ini Kata BKF

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Mei 2019 | 10:00 WIB
Soal Insentif Pajak Vokasi & Litbang, Ini Kata BKF

Kepala BKF Suahasil Nazara. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas menjanjikan pemanfaatan insentif pajak untuk kegiatan vokasi dan litbang bisa dilakukan tahun ini. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan waktu penerbitan insentif akan dilakukan setelah Idul Fitri.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan landasan hukum yang mengatur pemberian insentif sudah masuk tahap finalisasi. Dengan demikian, dalam waktu dekat, beleid yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut siap untuk dirilis.

“Yang paling dekat yang mau dikeluarkan adalah super deduction tax untuk vokasi dan litbang, PP-nya harusnya sudah tinggal finalisasi,” katanya, seperti dikutip pada Senin (20/5/2019).

Baca Juga:
Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Menurut Suahasil, ketika PP sudah rilis, aturan turunan terkait tata cara pelaksanaan akan juga terbit dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, implementasi insentif bisa dinikmati pelaku usaha mulai tahun fiskal 2019.

Adapun aturan terkait tata cara pelaksanaan super deduction tax akan masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ditjen Pajak, sambung dia, akan menjadi aktor sentral dalam pelaksanaan insentif tersebut.

“Jika PP itu sudah selesasi maka kita buat PMK, sehingga bisa langsung dijalankan oleh Ditjen Pajak. Artinya, untuk tahun fiskal ini bisa mulai diaplikasikan,” tuturnya.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Seperti diketahui, rencana pemberian super deduction tax untuk vokasi dan litbang sudah bergulir sejak tahun lalu. Dalam perkembangan terakhir, pengurang penghasilan bruto direncanakan hingga maksimal 200% bagi industri yang menjalankan pendidikan vokasi. Ini berbeda dari rencana semula yang maksimal hanya 100%.

Selanjutnya, untuk industri yang melakukan litbang (research and development/R&D), pemerintah berencana memberikan pengurang penghasilan bruto maksimal 300%. Hal ini juga lebih besar dari rencana semula yang hanya 200%.

Sebanyak 16 kompetensi keahlian vokasi kategori umum yang direncanakan bisa mendapatkan insentif super deduction antara lain elektronika industri, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, permesinan, pengelasan, pengecoran, pemeliharaan mekanik industri, instrumentasi logam, serta fabrikasi logam.

Selain itu, insentif super deduction juga rencananya diberikan untuk 20 kompetensi keahlian yang terbagi menjadi lima kategori. Kelima kategori ini adalah otomotif, furnitur, perkapalan, tekstil dan garmen, serta logistik industri. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI