PMK 153/2020

Soal Insentif Pajak Kegiatan Litbang, Ini Harapan Kemenperin

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 Oktober 2020 | 11:30 WIB
Soal Insentif Pajak Kegiatan Litbang, Ini Harapan Kemenperin

Direktur Akses Industri Internasional Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Yan Sibarang Tandiele saat memaparkan materi dalam sosialisasi supertax deduction untuk kegiatan Litbang. 

JAKARTA, DDTCNews – Direktur Akses Industri Internasional Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Yan Sibarang Tandiele mengatakan peran kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) menjadi krusial bagi pengembangan sektor manufaktur di dalam negeri.

Yan menuturkan kegiatan Litbang memiliki peran besar untuk meningkatkan daya saing dan ekspor manufaktur. Menurutnya, riset dan inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah barang produksi, melakukan substitusi impor, dan mendorong ekspor.

"Jadi peran Litbang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan ekspor karena dari berbagai literasi dan studi benchmarking dengan negara lain, ada keterkaitan erat antara kinerja Litbang dan kinerja manufaktur," katanya, Senin (26/10/2020).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Menurutnya, salah satu tantangan dalam peningkatan daya saing Indonesia adalah masih rendahnya budaya Litbang. Berdasarkan peringkat daya saing, budaya Litbang Indonesia pada posisi 40 dari 63 negara. Untuk negara Asean, peringkat itu hanya lebih baik dari Filipina yang berada pada posisi 45.

Budaya Litbang yang masih rendah terlihat dari kecilnya belanja Litbang Indonesia yang hanya 0,3% dari produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, insentif pajak berupa supertax deduction kegiatan Litbang hadir untuk meningkatkan minat swasta dalam melakukan Litbang.

Yan memaparkan keterlibatan sektor usaha dalam pengembangan kegiatan Litbang di Indonesia masih terbuka lebar. Pasalnya, pada saat ini, porsi terbesar kegiatan Litbang di Indonesia masih dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi.

Baca Juga:
Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Swasta di Indonesia, berdasarkan pada data 2013, hanya menyumbang sekitar 26% pengeluaran Litbang. Sisanya didominasi pengeluaran Litbang oleh pemerintah sebesar 39% dan perguruan tinggi sebesar 35%.

Struktur pengeluaran Litbang tersebut, lanjut Yan, belum ideal. Kontribusi swasta dalam kegiatan Litbang di beberapa negara jauh lebih besar.

Di Thailand, sektor swastanya menyumbang 70% dari total pengeluaran Litbang pada 2015. Kemudian sektor swasta Malaysia menyumbang 53% dari total biaya Litbang. Selanjutnya, Jepang jauh lebih besar dengan pengeluaran swasta untuk kegiatan Litbang mencapai 78%.

"Data tersebut menunjukan indikator Litbang masih rendah di Indonesia. Ini yang kemudian coba untuk didorong lewat fasilitas fiskal," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra