Soal Implementasi e-Faktur 3.0, Pelayanan & Pengawasan Jadi Fokus DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyatakan terdapat dua tujuan besar yang ingin dicapai dengan implementasi e-faktur versi 3.0.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan tujuan utama dari e-faktur 3.0 untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP) berstatus pengusaha kena pajak (PKP) dalam melaporkan SPT masa PPN.

“Tujuan utama adalah memberikan kemudahan kepada WP PKP karena mereka tidak perlu menginput sendiri data-data pajak masukan dan lainnya. Mereka tinggal meneliti, menambah, dan mengoreksi data yang tidak sesuai," katanya, Selasa (15/9/2020).

Hestu menjabarkan tujuan lain dari implementasi e-faktur 3.0 adalah untuk meningkatkan kepatuhan WP PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurutnya, dengan data faktur yang sudah dikonsolidasi oleh sistem DJP maka semakin mudah bagi WP PKP untuk patuh.

Opsi ini merupakan bagian dari peningkatan pengawasan DJP kepada WP PKP terkait pemenuhan kebijakan PPN. Hestu menegaskan aspek pelayanan dan pengawasan menjadi fokus utama otoritas terkait implementasi e-faktur 3.0.

"Aplikasi ini juga akan meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaporkan kewajiban PPN-nya secara lengkap karena data transaksinya, baik pembelian maupun penjualan, mostly sudah ter-cover dalam prepopulated SPT masa PPN tersebut. Jadi, bisa untuk itu [pengawasan],” jelas Hestu.

Sebagai informasi, fitur tambahan yang ada dalam aplikasi e-Faktur 3.0 antara lain prepopulated pajak masukan, prepopulated pemberitahuan impor barang (PIB), prepopulated surat pemberitahuan (SPT), dan sinkronisasi kode cap fasilitas.

Fitur prepopulated mempunyai manfaat untuk mengurangi pekerjaan manual saat menginput data pajak masukan dan pemberitahuan impor barang (PIB). Semua data akan disediakan karena sistem DJP dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah terhubung secara host-to-host.

Uji coba sudah dilakukan secara bertahap mulai Februari 2020. Pada September 2020, DJP melakukan uji coba dengan melibatkan 5.445 PKP yang terdaftar di 159 KPP. Implementasi secara nasional dilakukan mulai 1 Oktober 2020. Simak artikel ‘Implementasi Nasional e-Faktur 3.0, DJP Ingatkan Soal Database’. (kaw)