Soal Dana Otsus Papua dan Papua Barat, Begini Janji Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan siap menggandakan dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat dalam 20 tahun mendatang jika penerimaan negara, terutama dari sisi perpajakan, terus meningkat.

Sri Mulyani mengatakan proyeksi penyaluran dana otsus Papua dan Papua Barat untuk 20 mendatang akan mencapai Rp234,6 triliun. Angka itu naik 131,8% dari penyaluran dana otsus dalam 20 tahun terakhir yang sebesar Rp101,2 triliun.

"Tentu dengan asumsi apabila dana alokasi umum setiap tahunnya meningkat sekitar 3% berdasarkan penerimaan perpajakan dan penerimaan dalam negeri kita yang terus diupayakan meningkat," katanya dalam rapat kerja bersama DPD RI, Selasa (26/1/2021).

Sri Mulyani mengatakan rencana kenaikan dana otsus itu mempertimbangkan kebutuhan biaya pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat yang tinggi karena kesulitan geografis.

Menurutnya, kenaikan alokasi dana otsus juga menjadi bentuk political will pemerintah dalam mempercepat pencapaian pembangunan di kedua provinsi tersebut.

Saat ini, undang-undang memerintahkan pengalokasian dana otsus sebesar 2% dari dana alokasi umum (DAU). Pemerintah berencana menaikkan alokasi itu menjadi 2,25% dari DAU dengan merevisi UU Otsus, yang jika bisa disahkan tahun ini berarti kenaikan itu mulai berlaku 2022.

Soal proyeksi dana otsus akan mencapai Rp234,6 triliun pada 20 mendatang, Sri Mulyani memperhitungkan asumsi kenaikan rata-rata DAU 3,02% per tahun dalam 9 tahun terakhir. Tentunya, pengalokasian DAU tersebut sangat tergantung pada kondisi penerimaan negara.

"Tugas kami untuk terus mengumpulkan penerimaan negara dari sisi perpajakan, dan tugas kami untuk terus menjaga APBN untuk tetap berjalan secara sehat," ujarnya.

Alokasi dana otsus tersebut belum termasuk dana tambahan infrastruktur, dana transfer ke daerah dana desa (TKDD) yang bisa 3 kali lipat dana otsus, serta belanja kementerian/lembaga di Papua dan Papua Barat.

Bersamaan dengan penambahan alokasi itu, Sri Mulyani berencana meningkatkan akuntabilitas dengan memperbaiki tata kelola di Papua dan Papua Barat.

Dengan berbagai upaya tersebut, dia berharap tujuan menghilangkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat dengan daerah lain di Indonesia bisa terwujud. (Bsi)