KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daftar Nominatif Natura, DJP Siapkan SE sebagai Panduannya

Dian Kurniati | Selasa, 02 Januari 2024 | 18:03 WIB
Soal Daftar Nominatif Natura, DJP Siapkan SE sebagai Panduannya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan akan segera menerbitkan surat edaran (SE) mengenai daftar nominatif natura/kenikmatan yang harus dilaporkan oleh pemberi imbalan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pelaporan natura/kenikmatan sebagai objek pajak dalam SPT Tahunan nantinya akan diakomodasi dalam daftar nominatif tersendiri. Menurutnya, SE tersebut akan menjadi panduan bagi wajib pajak dalam pembuatan daftar nominatif.

"Kami sedang menyiapkan surat edaran, yang sebetulnya lebih ke arah menjelaskan sebagai pedoman bagi kita dan wajib pajak bagaimana memahamkan treatment atau jenis natura yang memiliki treatment tertentu dalam konteks pajak penghasilan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (2/1/2024).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Suryo mengatakan PMK 66/2023 sebetulnya sudah cukup menjelaskan ketentuan natura/kenikmatan sebagai objek pajak. Oleh karena itu, SE yang disiapkan DJP akan bersifat panduan untuk membuat daftar nominatif, yang nantinya dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Melalui PP 55/2022, pemerintah mengatur imbalan berbentuk natura dan kenikmatan kini menjadi objek PPh bagi penerima dan dapat dibiayakan oleh pihak pemberi.

Apabila pegawai atau pemberi jasa menerima imbalan berupa natura, penghasilan bagi penerimanya adalah setara dengan nilai pasar dari natura. Sementara jika imbalan yang diberikan adalah kenikmatan, nilainya setara dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kenikmatan.

Baca Juga:
Bingkisan Natal Tidak Kena Pajak Natura Asalkan Penuhi Ketentuan Ini

Dalam PMK 66/2023 kemudian diatur pemberi kerja mulai berkewajiban memotong PPh Pasal 21 atas imbalan berupa natura/kenikmatan kepada pegawai pada masa pajak Juli 2023. Sementara natura/kenikmatan yang diterima pada masa pajak Januari 2023 hingga Juni 2023, dikecualikan dari pemotongan pajak.

Beleid itu juga menyatakan pemberi imbalan harus melaporkan natura/kenikmatan yang diberikan dalam SPT Tahunan. Pada daftar nominatif, pemberi imbalan perlu mencantumkan seluruh natura/ kenikmatan yang diberikan.

"Kami sedang menyiapkan apa-apa saja yang akan ditambah dalam SE, karena dalam PMK sudah cukup clear. Penjelasan lebih lanjut mungkin akan kita lakukan," ujarnya.

Suryo menambahkan DJP telah membuat frequently asked questions (FAQ) mengenai natura/kenikmatan sebagai objek pajak yang dapat dipelajari wajib pajak. Selain itu apabila masih memiliki pertanyaan, wajib pajak juga dapat menyampaikan kepada otoritas. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra