OTORITAS MONETER

Soal Bauran Kebijakan Moneter & Fiskal, Ini Kata Calon DGS BI

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 Juli 2019 | 09:43 WIB
Soal Bauran Kebijakan Moneter & Fiskal, Ini Kata Calon DGS BI

Suasana uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi XI DPR.

JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Sebagai calon tunggal, Destry Damayanti menjanjikan peningkatan kerja sama kebijakan moneter dan fiskal.

Hal tersebut diungkapkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi XI Heri Gunawan. Politisi Partai Gerindra tersebut bertanya strategi Destry dalam menjaga iklim pasar uang dan modal di Indonesia.

Menurutnya, pembiayaan pemerintah akan terus meningkat dalam jangka panjang. Terlebih, realisasi penerimaan negara terutama pajak selalu mencatatakan shorfall. Oleh karena itu, pasar modal menjadi sasaran pemerintah untuk menarik pembiayaan alias utang.

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

“Bauran kebijakan moneter dengan pemerintah menjadi sangat penting,” jawab Destry di ruang rapat Komisi XI, Senin (1/7/2019).

Menurutnya, aspek stabilitas menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Oleh karena itu, ekspansi fiskal tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Destry menjelaskan ketika sisi fiskal ekspansif maka penyesuaian kebijakan moneter dibutuhkan. Intervensi, menurutnya, bisa dilakukan BI sebagai bentuk bauran kebijakan dengan pemerintah.

Baca Juga:
Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Langkah tersebut untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif yang saat ini dilakukan pemerintah. Destry menyatakan kesiapannya untuk mengamankan sumber pembiayaan pemerintah ketika diberikan kepercayaan menjadi Deputi Gubernur Senior BI.

“Kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal sebesar 1,8%. Dari situ pemerintah butuh dana yang cukup besar untuk pembiayaan anggaran. Dalam hal ini BI dengan intervensi ganda bisa dilakukan di pasar valas dan pasar obligasi pemerintah,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Kamis, 09 Januari 2025 | 15:00 WIB KINERJA MONETER

Efek Pajak hingga Utang, Cadangan Devisa Naik Jadi US$155,7 Miliar

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP