KEBIJAKAN APBN

SMI: Pertumbuhan 2017 Disusun Secara Hati-Hati

Redaksi DDTCNews | Selasa, 10 Januari 2017 | 17:52 WIB
SMI: Pertumbuhan 2017 Disusun Secara Hati-Hati

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2017 lebih kredibel dibandingkan dengan APBN pada tahun lalu. Pemerintah dan DPR pun telah menyepakati asumsi target pertumbuhan dalam APBN 2017 sebesar 5,1%.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif baik jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, rata-rata dalam 10 tahun terakhir sebesar 5,7%. Tapi, lanjutnya, dari sisi growth perekonomian kita cukup lemah pada 2014-2015.

“Kami bersama DPR telah menyepakati untuk mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,1%, ini kami sepakati dengan cukup hati-hati. Dibandingkan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi naik 0,1%, dari 5,0% menjadi 5,1% pada tahun 2017,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/1).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Ia menyatakan Kementerian Keuangan harus bisa menciptakan kepastian yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui dengan meningkatkan penerimaan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

That’s how big our responsibilities, mengingat kinerja institusi (Kemenkeu) ini akan sangat memengaruhi kondisi republik Indonesia. Hal ini tidak bisa dianggap remeh, semakin baik Kemenkeu maka semakin menciptakan kebaikan dalam penyelenggaraannya,” tuturnya.

Mengingat, Kemenkeu menjadi instansi yang vital yang mengelola keuangan negara dan harus bergerak tepat pada 2017. Untuk mengatasinya, Sri Mulyani telah mempersiapkan amanat untuk beberapa jajarannya guna memperbaiki kinerja Kementerian Keuangan.

Ia menekankan tax ratio Indonesia yang masih rendah harus semakin ditingkatkan, lalu penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai juga harus digencarkan. Hal tersebut menjadi taruhan utama untuk lebih memajukan negara Indonesia. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN