KEBIJAKAN EKONOMI

SMI: Indonesia Tak Hanya Jakarta & Jawa

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 Januari 2017 | 09:01 WIB
SMI: Indonesia Tak Hanya Jakarta & Jawa Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan pada acara World Bank’s Indonesia Economic Quarterly Report, Jakarta (17/1). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam acara World Bank’s Indonesia Economic Quarterly Report di Kantor Center for Strategic and International Studies, pada Selasa (17/01).

Dalam sambutannya, Menkeu menegaskan pemerintah berusaha meningkatkan pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah di Indonesia.

“Indonesia tidak hanya Jakarta dan Pulau Jawa,” tegas Menkeu seperti dikutip dari laman Kemenkeu.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Ia menyampaikan pemerintah saat ini sedang membangun kebijakan domestik yang kuat, sebagai kebijakan ekonomi agar dapat membangun pondasi untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih inklusif dan seimbang.

Menkeu berharap, nantinya, ketika berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tidak akan ada wilayah yang tertinggal dan tidak menikmati pertumbuhan tersebut.

Selain itu, Menkeu juga menegaskan upayanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia menuju angka di bawah 10%, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Menkeu menegaskan Indonesia telah berinvestasi besar dalam infrastruktur dengan tujuan agar pertumbuhan tidak terlalu fokus pada pulau Jawa.

“Kita sudah meningkatkan belanja infrastruktur, belanja sosial di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan tingkat kemiskinan turun jadi satu digit saja,” katanya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU