TINGKAT KEMISKINAN

SMI: Gini Ratio 0,4 Jadi Warning Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Januari 2017 | 14:28 WIB
SMI: Gini Ratio 0,4 Jadi Warning Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan bersikap lebih serius dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia, mengingat indeks Gini Ratio saat ini berada pada angka 0,4.

Ia juga mengatakan pemerintah tidak mungkin mencapai masyarakat yang adil dan makmur, jika sebanyak 10-11% masyarakat Indonesia hidup berada di bawah garis kemiskinan.

"Bahkan manajemen ekonomi, politik, dan sosial dalam hal ini justru terjadi kesenjangan, terbukti dari fakta bahwa hanya sebagian kecil populasi masyarakat Indonesia yang menguasai aset negara. Hal ini sangat berlawanan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur," ujarnya di Jakarta, Senin (16/1).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Sri Mulyani menyatakan Gini Ratio pada angka 0,4 tentu menjadi peringatan (warning) bagi pemerintah untuk semakin serius dalam menangani ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah juga perlu meninjau dan melihat berbagai hal yang bersangkutan dengan ketimpangan harus segera diperbaiki.

Ketimpangan yang tengah terjadi itu menjadi tugas yang luar biasa besar untuk pemerintah supaya bisa diatasi. Ketimpangan ini menurutnya tidak hanya terjadi di Jakarta maupun di Pulau Jawa, namun juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

"Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah yaitu mengenai kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial untuk menjaga ketimpangan supaya ketimpangan tidak semakin besar," pungkasnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Menurutnya cita-cita negara untuk semakin menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya harus bisa dicapai. Ia pun menyadari tingkat kemiskinan tercermin pada sejumlah kalangan masyarakat yang masih sulit untuk mendapatkan air bersih.

Sri menekankan pemerintah kini tengah meningkatkan infrastruktur untuk bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, namun peningkatan ini perlu peran serta APBN dalam menganggarkan dananya. Peran serta APBN dinilai sangat penting untuk mencapai hal tersebut, mengingat keadilan dan kemakmuran membutuhkan APBN yang berkesinambungan. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi