VIRUS CORONA

Simak, Daftar Belanja di APBN 2020 yang Bakal Cair Lebih Cepat

Redaksi DDTCNews | Jumat, 28 Februari 2020 | 09:50 WIB
Simak, Daftar Belanja di APBN 2020 yang Bakal Cair Lebih Cepat

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempercepat sejumlah belanja di APBN 2020 guna mengantisipasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat isu virus Corona yang terjadi belakangan ini.

Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, belanja yang dipercepat untuk menggerakkan ekonomi di antaranya belanja modal, belanja bantuan sosial dan percepatan penyaluran Dana Desa.

“Selain itu, Kartu Prakerja juga diharapkan siap diluncurkan pada Maret 2020 agar tenaga kerja siap pakai dapat menggerakkan perekonomian,” sebut Kementerian Keuangan, Jumat (28/02/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Menurut Kemenkeu, percepatan belanja modal dilakukan dengan percepatan penetapan pejabat perbendaharaan seperti kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan bendahara; serta percepatan tender, revisi dan pencairan anggaran strategis.

Kemudian untuk belanja sosial, pemerintah akan mempercepat pencairan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN) menjadi Februari dari sebelumnya dijadwalkan cair pada Februari, Maret dan April.

Pemerintah juga akan memastikan daya beli 40% warga berpenghasilan bawah dengan Kartu Sembako. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan menambah alokasi anggaran Kartu Sembako sebesar Rp4,56 triliun.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Kenaikan alokasi anggaran itu membuat besaran yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi Rp200.000 per keluarga dari sebelumnya Rp150.000 per keluarga. Anggaran ini akan diberikan kepada 15,2 juta KPM selama 6 bulan.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi selisih bunga (SSB) perumahan untuk program 1 juta rumah senilai Rp3,9 triliun. Nanti, sekitar 330.000 unit KPR diperuntukkan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

SSB ini akan dilakukan mulai April 2020 melalui bank umum yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Bunga yang dibayar konsumen 5% per tahun dengan tenor 10 tahun. Adapun, subsidi bunga untuk bank pelaksana sekitar 6%-7% per tahun.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Percepatan juga terjadi di anggaran Dana Desa. Nanti, format pencairan menjadi 40:40:20. Dana desa akan digunakan untuk pembangunan fasilitas desa wisata, atraksi, amenitas, pengembangan BUMDes wisata, embung desa wisata, dan lainnya.

Terakhir, program Kartu Prakerja akan diluncurkan Maret 2020. Pemerintah menganggarkan Rp9,31 triliun untuk program skilling dan re-skilling baik untuk pelatihan digital maupun tatap muka (reguler).

Target total peserta dari Kartu Prakerja adalah sebanyak 2 juta orang dengan perincian sebanyak 1,5 juta orang untuk pelatihan digital dan 500.000 orang untuk pelatihan regular atau tatap muka. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN